JAKARTA—Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengirimkan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Aturan tersebut memuat penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan dengan batas waktu penetapan UMP paling lambat 21 November 2026.
Pedoman itu tertuang dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penerbitan surat ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan pengupahan.
Yassierli menyebut penetapan upah minimum harus mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Ketiga aspek tersebut diperlukan agar kebijakan pengupahan memperhatikan kepentingan pekerja/buruh sekaligus keberlangsungan usaha.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).
Bagi provinsi atau kabupaten/kota yang telah memiliki UMP atau UMK tahun 2026, penghitungan upah minimum 2027 memakai formula penyesuaian upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α), lalu hasilnya dipakai menghitung penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Adapun rentang nilai alfa ditetapkan mulai dari 0,50 sampai dengan 1.
“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelas Yassierli.
Nilai alfa untuk penghitungan UMP ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, sedangkan untuk UMK ditentukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Dewan Pengupahan berperan memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian serta ketenagakerjaan masing-masing daerah.
Selain formula tersebut, pemerintah memakai data KHL tahun 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademis. KHL provinsi digunakan untuk menghitung UMP, sedangkan KHL kabupaten/kota digunakan untuk menghitung UMK.
“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.
Dalam pedoman ini, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi syarat tertentu.
Penetapan upah minimum sektoral mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor unggulan yang dapat ditetapkan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi. Besaran UMSP wajib lebih tinggi dari UMP, sementara UMSK wajib lebih tinggi dari UMK.
Yassierli turut mengingatkan tenggat penetapan upah minimum 2027 kepada para gubernur. UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Untuk UMSP, penetapannya paling lambat lima hari setelah UMP, dan UMSK paling lambat lima hari setelah UMK.
“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.
Seluruh upah minimum tahun 2027 yang ditetapkan gubernur, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara itu, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dan pekerja/buruh dengan ketentuan paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku. (*)













