Di Balik Kabut Asap Karhutla, Kesehatan dan Ekonomi Warga Dipertaruhkan

OPINI—Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kian menggila di Indonesia. Kebakaran dalam skala luas mengakibatkan asap tebal menyelimuti sejumlah wilayah, bahkan merambat hingga ke luar negeri.

Asap ini berisiko meningkatkan angka kematian akibat polusi udara. Berdasarkan laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), kematian akibat polusi udara karhutla diperkirakan mencapai 5.310 jiwa pada September 2026, meningkat 42 persen dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 3.740 jiwa.

Asap karhutla mengandung gas dan partikel berbahaya, salah satunya PM2,5. Partikel ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, seperti ISPA, iritasi, memperburuk penyakit asma dan PPOK, hingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Selain mengancam kesehatan, karhutla juga berdampak pada perekonomian rumah tangga, utamanya masyarakat di wilayah terdampak seperti Sumatra dan Kalimantan. Aktivitas ekonomi terganggu sehingga pendapatan pelaku usaha kecil dan pengemudi ojek daring (online) menurun.

Sementara itu, pengeluaran masyarakat justru meningkat untuk kebutuhan hidup dan biaya pengobatan. Bahkan, sebagian keluarga berisiko terjerat utang, menjual aset produktif, hingga mengurangi asupan gizi anak. Berdasarkan kajian CELIOS, kerugian ekonomi nasional akibat karhutla mencapai belasan hingga ratusan triliun rupiah.

Dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar bencana kebakaran, melainkan persoalan tata kelola hutan dan lahan. Buruknya pengelolaan sumber daya alam pada akhirnya merugikan dan menyengsarakan rakyat. Masyarakat harus menanggung dampaknya, mulai dari kesulitan bernapas hingga kehilangan sumber penghidupan.

Lantas, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Tentu saja negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyat. Sayangnya, penanganan karhutla yang terjadi berulang kali masih memperlihatkan kelemahan dalam pencegahan maupun penanggulangannya. Minimnya mitigasi dan lambatnya penanganan membuat kebakaran meluas serta dampaknya semakin besar.

Walaupun hujan mulai turun membasahi wilayah Indonesia, bukan berarti persoalan karhutla selesai begitu saja. Asap mungkin mulai mereda, tetapi dampak kesehatan dan ekonomi tidak serta-merta hilang. Masyarakat yang terpapar polusi masih berpotensi mengalami gangguan kesehatan, sementara warga yang kehilangan pendapatan harus berjuang memulihkan kondisi ekonominya.

Jika ditelusuri lebih jauh, persoalan ini berkaitan erat dengan bagaimana hutan dan lahan dipandang serta dikelola. Hari ini, hutan seolah-olah hanya dipandang sebagai komoditas untuk meraup keuntungan. Inilah salah satu persoalan dalam paradigma kapitalisme yang menempatkan keuntungan materi sebagai orientasi utama.

Ketika keuntungan menjadi pertimbangan utama, kepentingan lingkungan dan keselamatan masyarakat berisiko dikesampingkan. Bahkan, pembakaran hutan dapat dipilih sebagai jalan pintas yang dianggap lebih murah untuk membuka lahan, meskipun dampaknya harus ditanggung masyarakat luas.

Karena itu, persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan hanya dengan memadamkan api atau memberikan bantuan. Akar persoalannya juga harus dituntaskan, yakni bagaimana negara menetapkan kebijakan pengelolaan hutan dan memastikan kepentingan rakyat tidak dikalahkan oleh kepentingan korporasi maupun pemilik modal.

Dalam Islam yang paripurna, seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur, mulai dari urusan individu hingga kehidupan bernegara. Islam memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab sebagai ra’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung).

Artinya, negara tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kesulitan, apalagi menghadapi ancaman yang membahayakan nyawa seperti karhutla. Negara wajib memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam pengelolaan hutan, sumber daya alam harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat, bukan semata-mata untuk keuntungan korporasi atau pemilik modal. Hutan bukan sekadar komoditas yang bebas dieksploitasi, melainkan amanah yang harus dijaga.

Oleh karena itu, negara harus berhati-hati dalam memberikan izin pemanfaatan lahan dan memastikan setiap kebijakan tidak membahayakan masyarakat maupun lingkungan.

Selain itu, negara bertanggung jawab melakukan pencegahan sebelum bencana terjadi, mulai dari pengawasan kawasan hutan, pemantauan titik rawan kebakaran, hingga penyediaan sarana pemadaman.

Jika karhutla terjadi, negara wajib mengerahkan seluruh kemampuan untuk melakukan penanggulangan secara cepat dan menyeluruh. Negara juga harus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan, kebutuhan pokok, masker, serta layanan kesehatan secara gratis.

Tidak kalah penting, negara harus menerapkan sanksi tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan maupun menyebabkan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap korporasi maupun pejabat yang terbukti terlibat.

Begitulah Islam mengatur kehidupan dengan aturan yang menyeluruh, termasuk dalam menjaga lingkungan dan melindungi manusia. Persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan tindakan sementara, tetapi membutuhkan penyelesaian yang menyentuh akar persoalannya.

Sudah seharusnya rakyat hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan sejahtera, bukan justru menjadi korban buruknya pengelolaan alam. Maka, mari perjuangkan tegaknya sistem Islam di bumi Allah ini. (*)