Karhutla Papua Masih Membara, di Mana Peran Negara?

OPINI—Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menguji tanggung jawab negara. Persoalan serius ini kembali melanda Indonesia, dan kali ini Papua Selatan menjadi salah satu wilayah dengan kondisi paling mengkhawatirkan.

Berdasarkan laporan BNPB, titik panas (hotspot) di Papua Selatan mengalami peningkatan hingga 66 persen. Bahkan, wilayah ini tercatat memiliki sebaran hotspot terbanyak di Indonesia dengan 903 titik.

Di Kabupaten Merauke, kebakaran terkonsentrasi di klaster Jago Merah–Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di kawasan tersebut. Wilayah Okaba juga menjadi perhatian setelah ditemukan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.

Sementara itu, Kabupaten Fakfak di Papua Barat menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.

Di tengah meluasnya kebakaran, masyarakat setempat harus berjuang menghadapi kobaran api dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Mereka bahkan terpaksa menggunakan peralatan sederhana seperti daun, ranting, dan air yang diangkut menggunakan jeriken untuk memadamkan api.

Di sisi lain, pemerintah masih berkutat dengan berbagai kendala berupa cuaca, medan yang sulit dijangkau, serta minimnya peralatan pemadam. Lantas, ketika hutan terbakar, lingkungan rusak, dan masyarakat menghadapi ancaman bencana, negara di mana?

Karhutla Membongkar Wajah Kepemimpinan Kapitalisme Sekuler

Karhutla bukan sekadar persoalan api yang membakar pepohonan. Lebih dari itu, bencana ini menunjukkan bagaimana tata kelola lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam membutuhkan tanggung jawab negara yang serius.

Dalam sistem kapitalisme sekuler, pengelolaan sumber daya alam kerap ditempatkan dalam kerangka kepentingan ekonomi dan keuntungan. Hutan yang seharusnya menjadi kekayaan alam untuk kemaslahatan rakyat dapat berubah menjadi objek eksploitasi demi kepentingan bisnis.

Keberadaan konsesi perkebunan di kawasan yang mengalami kebakaran juga semestinya menjadi perhatian serius. Negara harus melakukan investigasi secara menyeluruh, memastikan penyebab kebakaran, mengawasi aktivitas perusahaan, serta memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran.

Sayangnya, masyarakat sering kali menjadi pihak yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan. Mereka harus menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal, terganggunya aktivitas ekonomi, pencemaran udara, hingga ancaman kesehatan. Ironisnya, masyarakat juga harus berjibaku menghadapi kebakaran dengan keterbatasan fasilitas.

Di sinilah terlihat persoalan mendasar dalam sistem kepemimpinan sekuler kapitalistik. Ketika orientasi pembangunan lebih banyak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan kepentingan investasi, keselamatan rakyat berisiko tidak menjadi prioritas utama.

Padahal, negara tidak cukup hanya hadir melalui laporan, imbauan, dan pernyataan bahwa penanganan bencana terkendala cuaca maupun kondisi geografis. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan, menyediakan sarana penanggulangan bencana, mengawasi pemanfaatan hutan, serta memastikan keselamatan masyarakat.

Rakyat tidak seharusnya terus-menerus dipaksa menerima keterbatasan negara dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut keselamatan hidup mereka. Sistem yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama, sementara keselamatan rakyat berpotensi terabaikan, patut dipertanyakan kelayakannya.

Islam Memandang Pemimpin sebagai Ra’in dan Junnah

Berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler, Islam memiliki konsep kepemimpinan yang menjadikan pengurusan urusan rakyat sebagai tanggung jawab utama penguasa. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kedudukan atau kekuasaan, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Dalam Islam, pemimpin adalah ra’in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung rakyat).

Artinya, negara harus benar-benar hadir untuk menjamin kebutuhan, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

Dalam persoalan karhutla, negara tidak boleh hanya bergerak setelah bencana terjadi. Negara wajib membangun sistem pencegahan yang kuat, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan, menyediakan teknologi dan fasilitas pemadam kebakaran, serta mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Islam juga memiliki aturan yang jelas terkait pengelolaan kepemilikan umum. Sumber daya alam yang menjadi milik umum tidak boleh dikuasai dan dimanfaatkan hanya demi kepentingan segelintir pihak. Negara bertanggung jawab mengelolanya untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Dengan demikian, pengelolaan hutan dan sumber daya alam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus memperhatikan kemaslahatan, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Inilah gambaran kepemimpinan Islam yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah untuk melayani dan melindungi rakyat, bukan sebagai sarana memenuhi kepentingan ekonomi pihak tertentu.

Saatnya Membangun Kesadaran Politik Ideologis Umat

Berulangnya persoalan kerusakan lingkungan semestinya menyadarkan umat bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pergantian pejabat, penambahan peralatan, atau kebijakan teknis semata. Ada persoalan mendasar yang harus dikaji, yaitu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat dan mengelola sumber daya alam.

Karena itu, dibutuhkan perubahan mendasar melalui perjuangan dakwah yang membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. Umat harus memahami bahwa Islam bukan hanya mengatur persoalan ibadah individual, tetapi juga memiliki seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Islam memiliki solusi dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pemerintahan.

Perjuangan ini membutuhkan sinergi seluruh komponen umat, mulai dari ulama, intelektual, akademisi, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Semuanya perlu mengambil peran dalam membangun kesadaran bahwa penerapan Islam secara menyeluruh merupakan kebutuhan umat.

Dibutuhkan pula peran partai politik ideologis Islam yang konsisten membina umat, melakukan edukasi politik, mengoreksi kebijakan yang menyimpang, dan memperjuangkan perubahan menuju kehidupan yang diatur berdasarkan syariat Islam.

Sebab, perubahan tidak cukup hanya dengan mengkritik kerusakan yang terjadi. Umat juga harus memahami akar persoalannya sekaligus memiliki visi dan arah perubahan yang jelas.

Karhutla Papua seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua. Jangan sampai hutan terus terbakar, lingkungan semakin rusak, dan rakyat terus menjadi korban, sementara persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan kehidupan tidak pernah diselesaikan.

Sudah saatnya umat menyadari pentingnya kepemimpinan Islam yang menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan dan menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai tanggung jawab negara.

Sejatinya, negara bukan sekadar penguasa wilayah, melainkan pelindung dan pengurus rakyat—sebuah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. (*)

Wallahu a’lam.