OPINI—Belakangan ini, Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya menuai kontroversi terkait gagasan relokasi warga Gaza, kini pernyataannya soal kemungkinan Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel kembali mengundang perdebatan luas.
Dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 28 Mei 2025, Prabowo menyampaikan bahwa: “Begitu Israel mengakui kemerdekaan negara Palestina, Indonesia siap mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik dengannya.” (Tempo, 28 Mei 2025)
Ia juga menyatakan bahwa menurutnya, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi Palestina.
Pernyataan ini langsung menjadi perbincangan hangat, baik di dalam negeri maupun dunia internasional, sebab selama ini Indonesia secara konsisten menolak menjalin hubungan resmi dengan Israel selama penjajahan atas Palestina belum berakhir.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah yang terdampak konflik antara Israel dan Palestina, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga kestabilan kawasan. (Sumber: Tempo)
Mengakui Penjajah = Pengkhianatan
Di balik pernyataan Indonesia siap mengakui Israel jika Palestina merdeka, tersembunyi pengkhianatan besar terhadap perjuangan panjang umat islam. Ini bukan solusi damai, melainkan kompromi dengan penjajahan. Gagasan “solusi dua negara” hanyalah proyek politik lama buatan Inggris dan Amerika, bukan untuk menghapus penjajahan, tapi melanggengkan eksistensi entitas Zionis.
Faktanya, Israel sejak awal berdiri di atas kejahatan: pengusiran, penjajahan, dan pembantaian rakyat Palestina. Hingga hari ini, genosida masih berlangsung di Gaza. Maka mengakui Israel walau dibungkus janji kemerdekaan Palestina, sama saja dengan melegitimasi penjajahan, seperti mengizinkan perampok mempertahankan rampasannya asalkan memberi sedikit ruang bagi korban.
Dalih “strategi diplomatik” pun ilusi belaka. Sejak kapan Zionis tunduk pada tekanan diplomatik? Resolusi-resolusi PBB pun mereka abaikan. Jika Indonesia membuka ruang normalisasi, dunia bisa menafsirkan bahwa umat Islam kini menerima keberadaan penjajah. Ini adalah preseden yang berbahaya.
Lebih menyakitkan lagi, pernyataan ini juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan umat: para syuhada Gaza, pejuang Intifada, dan mereka yang gugur dalam Taufan Al-Aqsa. Ia juga mencoreng warisan mulia jihad pembebasan Al-Quds yang pernah ditorehkan Khalifah Umar bin Khattab dan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi.
Solusi Hakiki: Khilafah dan Jihad Fii Sabilillah
Benar, kita semua ingin genosida dihentikan dan Palestina merdeka. Namun jalannya bukan dengan tunduk pada narasi buatan Barat. Sejarah telah membuktikan bahwa entitas Zionis tidak akan pernah tunduk pada diplomasi. Mereka hanya tunduk pada kekuatan. Al-Quds dibebaskan oleh Umar bin Khattab dan direbut kembali oleh Shalahuddin, bukan lewat perundingan, tapi melalui jihad fi sabilillah di bawah kepemimpinan negara Islam.
Karena itu, solusi sejati untuk Palestina bukanlah perjanjian atau kompromi, tetapi menyatukan kembali umat Islam di bawah satu kepemimpinan politik: Khilafah Islamiyah. Hanya dengan kekuatan umat yang bersatu dan terorganisir, penjajahan dapat diakhiri dan tanah suci dibebaskan.
Sudah saatnya kita berhenti berharap pada solusi palsu yang ditawarkan Barat dan mulai mengarahkan energi untuk memperjuangkan tegaknya Khilafah melalui thariqah perjuangan Rasulullah saw. dengan serius, sungguh-sungguh dan konsisten. (*)
Penulis: Nur Annisa (Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
