MAKASSAR—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029, Jumat (13/6/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Makassar itu menjadi forum penting dalam menjaring sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif terkait arah kebijakan pembangunan kota lima tahun mendatang.
Dalam paparannya, Wali Kota Munafri—yang akrab disapa Appi—menyampaikan bahwa semua masukan dari fraksi akan menjadi catatan penting dalam penyempurnaan RPJMD.
“RPJMD ini kami susun untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan inovasi menjadi fondasinya,” tegas Appi di hadapan forum dewan.
Terkait sistem keamanan lingkungan, Pemkot Makassar disebut telah mengoptimalkan peran Linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kelurahan.
“Keamanan adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah hanya bagian dari orkestrasi besar yang melibatkan seluruh elemen warga,” ujar Appi.
Menanggapi dorongan fraksi terkait pengembangan inovasi berbasis kearifan lokal, Appi memaparkan pembangunan Makassar Creative Hub (MCH) sebagai pusat pengembangan talenta dan kolaborasi kreatif.
“Melalui MCH, kami ingin melahirkan generasi muda yang adaptif, kreatif, dan kompetitif secara global,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur, Appi memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menyasar kawasan perkotaan, tapi juga menyentuh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal. Prinsip pemerataan menjadi dasar kami dalam mengalokasikan anggaran,” tegasnya.
Appi juga memaparkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Ia mengklaim sistem digital yang dibangun saat ini mendukung transparansi, akuntabilitas, sekaligus menjadi langkah konkret pencegahan korupsi.
“Pemerintahan digital bukan sekadar alat, tapi budaya baru yang melibatkan semua pihak, termasuk warga,” ucapnya.
Di sektor pendidikan, Appi menjelaskan bahwa Pemkot terus mendorong distribusi tenaga pendidik secara merata hingga ke daerah pesisir. Insentif guru dan bantuan seragam sekolah gratis juga terus ditingkatkan.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Tidak boleh tergantung pada letak geografis,” katanya.
Terkait perlindungan sosial, Pemkot akan menyasar rumah tangga berdaya listrik rendah (450–900 VA) untuk program seperti gratis iuran sampah. Verifikasi data akan diperkuat hingga tingkat kelurahan.
Ia juga menyebut tujuh program prioritas dengan tolok ukur pembangunan yang terukur, dan pembiayaannya berasal dari APBD, transfer pusat, serta skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
Wali Kota menegaskan, revitalisasi Lapangan Karebosi dan pembangunan rumah sakit bertipe A tetap menjadi prioritas dalam RPJMD. Selain itu, perbaikan fasilitas sekolah dan kantor kelurahan akan mengikuti standar nasional.
“Penanganan banjir dilakukan secara sinergis bersama Pemprov Sulsel dan Pemerintah Pusat,” ujar Appi.
Terakhir, Appi menutup dengan penegasan soal pengawasan ketat terhadap dokumen AMDAL dan penerapan sanksi bagi pelanggar. Ia juga memastikan bahwa semua perencanaan akan dituangkan dalam RKPD sebagai turunan teknis dari RPJMD.
“Setiap janji adalah komitmen, dan setiap komitmen adalah investasi bagi masa depan Makassar,” pungkasnya.
Sementara itu, DPRD Makassar menyatakan akan mengawal proses pembahasan RPJMD hingga pengesahan, dengan memastikan setiap usulan fraksi dapat diakomodasi secara proporsional demi kepentingan masyarakat luas.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam mempertegas sinergi antara DPRD dan Pemkot dalam menentukan arah pembangunan Kota Makassar yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Ag4ys/4dv)
