BONE — Di tengah persiapan Gau Maraja Kabupaten Bone, dugaan pungutan kepada aparatur sipil negara (ASN) mencuat. Sejumlah ASN disebut diminta menyetor uang hingga Rp150 ribu per orang, sementara PPPK paruh waktu dan tenaga honorer dipatok Rp50 ribu.
Dugaan tersebut mencuat setelah beredar daftar bertajuk “List yang sudah menyetor sumbangan Gau Maraja di Kecamatan Bontocani”. Daftar itu mencantumkan nominal setoran berdasarkan kategori pegawai, termasuk sumbangan dari sekolah, pemerintah desa hingga fasilitas kesehatan.
Yang lebih mencolok, terdapat catatan setoran dari pihak Puskesmas yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp5 juta.
Padahal, Gau Maraja dijadwalkan berlangsung pada 25–30 September 2026 dan merupakan kegiatan pemerintah yang mendapat dukungan anggaran dari kementerian serta APBD Kabupaten Bone. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar dan mekanisme permintaan uang kepada aparatur.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan adanya nominal tersebut. Menurutnya, besaran setoran telah ditentukan melalui rapat koordinasi.
“ASN 150, P3K PW, honor 50 ribu. Ditentukan dalam rapat koordinasi,” ujar sumber tersebut.
Dugaan permintaan uang itu disebut tidak hanya terjadi di Bontocani. Seorang ASN dari kecamatan lain juga mengaku diminta menyetor Rp50 ribu.
“50 ribu per orang,” ungkapnya.
Namun, dugaan pungutan tersebut justru berbanding dengan penjelasan Kepala Dinas Kebudayaan Bone A. Murni, yang juga Ketua Panitia Gau Maraja. Ia mengaku tidak mengetahui adanya permintaan sumbangan uang kepada ASN di tingkat kecamatan.
Menurut A. Murni, panitia dalam rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) hanya meminta partisipasi dalam kegiatan karnaval dan pameran, bukan berupa setoran uang.
“Kami hanya minta OPD berpartisipasi tanpa ada yang terbebani, tidak berupa sumbangan uang,” katanya.
Ia menegaskan panitia telah menyiapkan konsumsi bagi peserta yang terlibat. Sementara fasilitas stan pameran juga disediakan secara gratis.
“Panitia menyiapkan konsumsi kepada peserta yang terlibat dan untuk stand pameran telah disediakan secara gratis,” jelasnya.
Perbedaan informasi ini menjadi titik krusial dalam polemik Gau Maraja. Di satu sisi panitia menyatakan tidak meminta sumbangan uang, sementara di sisi lain muncul daftar setoran dengan nominal yang disebut telah ditentukan. Siapa yang menetapkan pungutan, siapa yang mengumpulkan, dan ke mana dana tersebut mengalir masih menjadi pertanyaan. (45R)
