MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kini punya tugas besar. Sebanyak 6.032 ketua RT dan RW akan dilibatkan untuk memastikan warga yang membutuhkan perlindungan sosial tidak lagi terlewat hanya karena persoalan data.
Langkah itu dilakukan setelah Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penguatan pendataan dan pelayanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2026. Program tersebut ditandai dengan peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlinsos oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di GOR Sudiang, Minggu (4/10/2026).
Ribuan ketua RT dan RW yang hadir dalam kegiatan itu nantinya menjadi bagian penting dari gerakan tersebut. Mereka tidak hanya diminta mendata warga, tetapi juga membantu memperbarui informasi dan mendampingi masyarakat yang membutuhkan akses layanan perlindungan sosial.
Di Makassar terdapat 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW yang diprioritaskan menjadi Agen Perlinsos. Mereka berada paling dekat dengan warga sehingga diharapkan lebih mudah mengetahui kondisi masyarakat di lingkungannya, termasuk warga yang selama ini belum masuk dalam data penerima bantuan.
Bagi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan menjadi kesempatan untuk membenahi pendataan sekaligus memastikan program pemerintah sampai kepada orang yang memang membutuhkan.
“Ini peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Munafri.
Pekerjaan itu cukup besar. Hingga Oktober 2026, pendaftaran masyarakat dalam sistem Perlinsos di Makassar baru mencapai sekitar 31 persen. Angka tersebut meningkat sekitar 12 persen dalam tiga bulan terakhir. Dari sekitar 456 ribu kepala keluarga di Makassar, pemerintah menargetkan cakupan pendataan mencapai 50 persen hingga akhir tahun.
Di tingkat pusat, pemerintah juga sedang membangun sistem bantuan sosial berbasis digital. Data kependudukan akan diintegrasikan dengan data sosial ekonomi serta data dari berbagai kementerian dan lembaga. Tujuannya agar bantuan yang diberikan semakin tepat sasaran.
Namun sistem digital tidak otomatis bisa menjangkau semua warga. Masih ada masyarakat yang kesulitan mendaftar, memperbarui data atau menyampaikan keberatan ketika datanya tidak sesuai. Di sinilah peran RT dan RW menjadi penting.
Gus Ipul mengatakan, warga yang belum terjangkau data dapat dibantu oleh orang-orang terdekat di lingkungannya. “Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial,” katanya.
Dengan gerakan ini, pemerintah ingin membawa kembali semangat gotong royong ke tingkat paling dekat dengan masyarakat. Di Makassar, 6.032 RT dan RW kini diposisikan sebagai mata dan telinga pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang berhak mendapatkan perlindungan sosial tertinggal hanya karena persoalan data. (70n)
