SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto? • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya • 706 Tahun Gowa: Saatnya Pulang ke Siri’ na Pacce dan Sara’ • Polsek Manggala Amankan Pria yang Ganggu Penghuni Pondok di Makassar • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto? • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya • 706 Tahun Gowa: Saatnya Pulang ke Siri’ na Pacce dan Sara’ • Polsek Manggala Amankan Pria yang Ganggu Penghuni Pondok di Makassar •
Opini

Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto?

3
×

Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto?

Sebarkan artikel ini
Saiful, SH, MH (Praktisi Hukum di Jeneponto)
Saiful, SH, MH (Praktisi Hukum di Jeneponto)

OPINI—Sidang perdana gugatan perdata khusus perselisihan partai politik yang didaftarkan Didis Suryadi resmi bergulir di Pengadilan Negeri Jeneponto sejak 16 November 2026.

Namun, di balik perlawanan hukum terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 27.7a-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2026 tertanggal 11 Agustus 2026, dengan register perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jnp, terdapat fakta yuridis yang mencengangkan nalar publik.

Didis Suryadi tidak hanya menggugat struktur kepengurusan Partai NasDem dari tingkat pusat hingga daerah (DPP, DPW, dan DPD), tetapi juga secara sadar menarik institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto sebagai pihak Turut Tergugat.

Langkah hukum tersebut melahirkan anomali ketatanegaraan yang kontras sekaligus mengundang pertanyaan serius. Di satu sisi, seorang individu berdiri di hadapan majelis hakim sebagai penggugat yang memperkarakan keabsahan tindakan kelembagaan dewan.

Namun, di sisi lain, pada saat yang sama, sang penggugat tetap masuk ke gedung dewan, duduk di kursi pimpinan, memegang palu sidang, dan menandatangani dokumen kedinasan atas nama institusi yang tengah ia gugat.

Kondisi paradoksal ini memunculkan pertanyaan mendasar yang menuntut ketegasan moral dan yuridis: di tengah statusnya yang aktif menggugat lembaganya sendiri, masih layakkah Didis Suryadi memimpin rapat-rapat DPRD Jeneponto dan menandatangani dokumen kedinasan mewakili lembaga perwakilan rakyat tersebut?

Runtuhnya Asas Universal Nemo Judex in Causa Sua

Dalam khazanah filsafat hukum universal dan etika ketatanegaraan yang beradab, terdapat prinsip fundamental yang sangat dihormati, yakni nemo judex in causa sua atau tidak seorang pun boleh menjadi hakim, penilai, atau pengendali atas perkaranya sendiri.

Prinsip ini merupakan benteng moral untuk memastikan kekuasaan publik tidak diselewengkan menjadi perisai bagi kepentingan pribadi.

Ketika Didis Suryadi tetap berkeras memimpin rapat-rapat DPRD Jeneponto, mulai dari rapat pimpinan dewan, rapat konsultasi, hingga forum Badan Musyawarah yang menentukan agenda persidangan dewan, ia sesungguhnya sedang menempatkan dirinya dalam posisi yang berpotensi mengendalikan proses terkait nasib jabatannya sendiri.

Bagaimana mungkin seorang pemangku jabatan yang memiliki kepentingan subjektif untuk mempertahankan kedudukan, fasilitas, dan tunjangan jabatannya diharapkan mampu memimpin secara objektif dan imparsial?

Memberi ruang kepada seseorang yang tengah berperkara untuk tetap memegang palu sidang dan mengarahkan agenda dewan yang membahas pergantian dirinya berpotensi menjadi manipulasi prosedur demi membentengi kepentingan kekuasaan perseorangan.

Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Persoalan kelayakan Didis Suryadi memimpin rapat maupun menandatangani dokumen dewan bukan sekadar evaluasi moralitas politik. Persoalan ini juga berkaitan dengan ketentuan hukum positif.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) telah mengatur standar benturan kepentingan (conflict of interest) secara ketat.

Pasal 42 ayat (1) UU AP secara tegas menyatakan bahwa pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Merujuk Pasal 43 ayat (1) huruf a undang-undang yang sama, konflik kepentingan lahir ketika pejabat memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dalam penggunaan wewenang sehingga mencederai netralitas keputusan.

Posisi Didis yang menarik DPRD Jeneponto sebagai pihak lawan di pengadilan merupakan situasi yang menurut penulis memperlihatkan konflik kepentingan secara nyata.

Lebih tegas lagi, Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU AP mewajibkan pejabat yang berada dalam pusaran konflik kepentingan untuk menarik diri secara sukarela dari penanganan wewenang kedinasan.

Ketika kewajiban menarik diri ini dilanggar, menurut argumentasi penulis, terdapat persoalan serius terkait keabsahan kewenangan untuk memimpin rapat-rapat DPRD Jeneponto serta menandatangani naskah dinas atas nama dewan.

Ancaman Keputusan dan Naskah Dinas Batal Demi Hukum

Konsekuensi hukum dari penggunaan wewenang di tengah benturan kepentingan berdampak langsung pada legitimasi produk kelembagaan.

Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 UU AP, tindakan pejabat yang memaksakan penetapan keputusan di bawah benturan kepentingan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (détournement de pouvoir) dan tindakan sewenang-wenang.

Akibat hukumnya diatur dalam Pasal 70 UU AP. Keputusan dan/atau tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (nietig van rechtswege), serta segala akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Hal ini membawa implikasi serius bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Setiap lembar surat keputusan dewan, risalah rapat, nota kesepahaman kerja sama daerah, naskah dinas kedewanan, hingga surat kuasa hukum yang ditandatangani Didis atas nama DPRD Jeneponto setelah gugatan ini diajukan berpotensi dipersoalkan dari aspek kewenangan.

Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, produk legislasi daerah, pengawasan, hingga persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto dapat menghadapi gugatan di meja peradilan tata usaha negara.

Taruhannya adalah kepastian hukum dan kelangsungan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Butta Turatea.

Membongkar Kekeliruan antara Jabatan (Ambt) dan Pribadi (Ambtdrager)

Kekeliruan mendasar yang kerap mengaburkan diskursus publik adalah ketidakmampuan membedakan konsep ambt (organ jabatan kenegaraan) dan ambtdrager (manusia pribadi yang memangku jabatan tersebut).

Dalam sistem demokrasi perwakilan, kursi Ketua DPRD bukanlah properti perdata atau warisan pribadi yang melekat abadi pada diri seseorang.

Jabatan kepemimpinan legislatif merupakan amanah konstitusional yang dialokasikan oleh rakyat pemilih kepada partai politik pemenang pemilu di daerah, dalam hal ini Partai NasDem sebagai peraih kursi terbanyak di Jeneponto.

Penjelasan Pasal 97 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 secara gamblang menegaskan bahwa pemberhentian pimpinan DPRD merupakan kewenangan penuh partai politik yang bersangkutan.

Anggota legislatif yang menduduki kursi pimpinan hanyalah petugas yang diberi mandat penugasan oleh partainya.

Ketika Dewan Pimpinan Pusat partai politik pengusung menerbitkan keputusan perombakan, legitimasi politik pemangku jabatan (ambtdrager) pada kursi ketua sesungguhnya telah dipersoalkan.

Menggunakan palu sidang pimpinan dewan untuk menghalangi dan menahan proses surat resmi partai pengusungnya merupakan tindakan yang, menurut penulis, berpotensi membajak kewenangan lembaga negara demi kepentingan privat.

Jalan Keluar Konstitusional: Kepemimpinan Kolektif Kolegial

Apakah kelembagaan dewan harus lumpuh akibat konflik kepentingan sang ketua? Jawabannya: sama sekali tidak.

Peraturan perundang-undangan telah menyediakan jalan keluar yang tertib, elegan, dan konstitusional.

Berdasarkan Pasal 33 juncto Pasal 35 PP Nomor 12 Tahun 2018, kepemimpinan DPRD menganut asas satu kesatuan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Tindakan satu atau lebih unsur pimpinan dalam melaksanakan tugas diakui sebagai tindakan pimpinan kelembagaan dewan secara keseluruhan.

Tatkala Ketua DPRD menghadapi hambatan hukum (legal impediment) akibat benturan kepentingan dan statusnya sebagai penggugat dewan, menurut argumentasi penulis, wewenang memimpin rapat-rapat DPRD Jeneponto maupun menandatangani dokumen kedinasan perlu dijalankan oleh unsur pimpinan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Para Wakil Ketua DPRD tidak boleh ragu mengambil langkah penyelamatan ini.

Sebagaimana diperingatkan oleh para pakar hukum administrasi negara, sikap pembiaran pasif (omission) terhadap kewajiban hukum justru dapat menyeret pimpinan dewan ke dalam persoalan maladministrasi berupa penundaan berlarut di hadapan Ombudsman RI.

Kondisi tersebut juga membuka ruang gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Muruah Parlemen di Butta Turatea Harus Diselamatkan

Pada akhirnya, gedung dewan adalah rumah kehormatan rakyat Butta Turatea. Muruah dan wibawanya tidak boleh digadaikan demi syahwat mempertahankan status quo kekuasaan perseorangan.

Di tengah padatnya agenda krusial daerah, mulai dari pembahasan anggaran pembangunan hingga pelayanan kesejahteraan masyarakat, DPRD Jeneponto membutuhkan kepemimpinan yang bersih dari persoalan kewenangan dan bebas dari jeratan konflik kepentingan.

Kini saatnya nurani kenegaraan berbicara di atas kepentingan pribadi.

Langkah paling terhormat bagi Didis Suryadi adalah menunjukkan sikap ksatria dengan menarik diri dari memimpin rapat-rapat DPRD Jeneponto dan menyerahkan urusan penandatanganan dokumen kedinasan kepada unsur pimpinan lainnya, sembari fokus menuntaskan gugatan perdatanya di pengadilan.

Di saat yang sama, para Wakil Ketua DPRD bersama seluruh pimpinan fraksi harus bersatu mengambil alih kendali palu sidang dan penanganan naskah dinas dewan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hanya dengan ketegasan hukum dan kepatuhan pada konstitusi, kehormatan parlemen Butta Turatea dapat dipulihkan dan diselamatkan. (*)

Jeneponto, 19 November 2026


Penulis:
Saiful, S.H., M.H.
(Praktisi Hukum Pemilu di Jeneponto)

Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Kirim Komentar

📢 Mohon utamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomentar. Semua komentar akan melewati proses moderasi sebelum diterbitkan.

Konten dilindungi © Mediasulsel.com