SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya • 706 Tahun Gowa: Saatnya Pulang ke Siri’ na Pacce dan Sara’ • Polsek Manggala Amankan Pria yang Ganggu Penghuni Pondok di Makassar • Muhammadiyah dan Masa Depan Demokrasi Berkeadaban • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya • 706 Tahun Gowa: Saatnya Pulang ke Siri’ na Pacce dan Sara’ • Polsek Manggala Amankan Pria yang Ganggu Penghuni Pondok di Makassar • Muhammadiyah dan Masa Depan Demokrasi Berkeadaban •
Opini

Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi

2
×

Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi

Sebarkan artikel ini
Sri Dewi Kusuma
Sri Dewi Kusuma (Penulis)

OPINI—Kasus korupsi kembali mencoreng wajah negeri, kali ini menyasar dana bantuan sosial dan kebencanaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada pertengahan Oktober 2026.

Kelima tersangka tersebut adalah Bima Setiawan (adik kandung sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto), Richard Erlangga (tenaga ahli Kepala BNPB), dan Gabriel Purwaka Sigit (Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan sekaligus PPK). Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

Ironisnya, alokasi DSP BNPB pada tahun 2026 mencapai angka fantastis, yakni Rp4,62 triliun. Bahkan pada September lalu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, sempat mengusulkan penambahan anggaran menjadi lebih dari Rp5 triliun dengan dalih tingginya intensitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta aktivitas vulkanik (metrotvnews.com, 14/10/2026).

Dalam keterangannya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap bahwa OTT tersebut menjaring belasan orang dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta logam mulia (BBC.com, 16/10/2026).

Korupsi di tubuh BNPB ini bukanlah kejahatan biasa. Praktik haram tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2022. Artinya, selama empat tahun rakyat bertarung nyawa melawan bencana, ada segelintir pejabat yang justru berpesta pora di atas penderitaan mereka. Ini adalah pengkhianatan amanah di level paling keji.

Akar Masalah: Sekularisme dan Kapitalisme

Kejahatan ini terjadi karena hilangnya benteng keimanan pada diri penguasa. Sekularisme telah mencabut rasa takut kepada Allah Swt. dari hati para pejabat. Mereka tidak lagi merasa diawasi oleh Sang Pencipta, melainkan hanya takut jika tertangkap tangan oleh KPK. Sistem sekuler terbukti mencetak manusia bermental krisis integritas yang tega memakan hak korban bencana demi kepentingan pribadi.

Selain itu, sistem kapitalisme menjadi rahim yang melahirkan korupsi secara sistemik. Praktik jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan wewenang demi memperkaya diri dan kelompok sudah menjadi hal lumrah.

Lemahnya pengawasan pimpinan terhadap bawahan kian memperparah keadaan. Maka, korupsi bukanlah sekadar ulah oknum atau anomali, melainkan penyakit bawaan kapitalisme yang tak akan sembuh selama akarnya tidak dicabut.

Wajar jika korupsi terus berulang karena sanksi yang diterapkan tidak tegas dan gagal memberi efek jera. Hukum buatan manusia mudah dibeli dan dinegosiasikan. Koruptor dana darurat sering kali hanya diganjar hukuman ringan, mendapat obral remisi, bahkan bisa menikmati fasilitas mewah di balik jeruji besi. Hukum semacam ini tidak akan pernah menghadirkan keadilan bagi rakyat yang terzalimi.

Solusi Tuntas dalam Sistem Islam

Rakyat membutuhkan sistem yang mampu menghukum koruptor secara adil sekaligus menyejahterakan, bukan sistem yang justru memelihara koruptor. Dalam Islam, negara wajib hadir di garda terdepan untuk mengurusi rakyat, terutama dalam kondisi darurat. Kekuasaan adalah amanah berat yang kelak dimintai pertanggungjawaban di akhirat, bukan ladang memperkaya diri.

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pemimpin dalam pandangan Islam berperan sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) yang melindungi rakyatnya, bukan pemangsa. Untuk menjaga amanah ini, Islam membangun benteng pertama dari dalam diri individu, yakni ketakwaan. Pejabat yang bertakwa sadar sepenuhnya bahwa setiap gerak-geriknya diawasi oleh Allah Swt., meski tanpa pengawasan KPK.

Allah Swt. berfirman, “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban.” (QS. Al-Isra: 36).

Dalam ayat lain, Allah Swt. juga memperingatkan keras larangan memakan harta secara batil dan ancaman bagi para pengkhianat harta publik:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar).” (QS. An-Nisa: 29).

“Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu.” (QS. Ali Imran: 161).

Menutup Celah Korupsi dari Hulu ke Hilir

Selain membangun fondasi ketakwaan individu, penerapan sistem Islam menutup celah korupsi melalui tiga mekanisme struktural yang ketat:

  1. Pendidikan Berbasis Akidah Islam: Negara menyelenggarakan sistem pendidikan yang membentuk kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah), sehingga pola pikir dan perilaku setiap calon pemimpin senantiasa terikat pada hukum syarak.
  2. Pembuktian Terbalik dan Audit Kekayaan: Negara mewajibkan perhitungan harta kekayaan pejabat secara berkala—mulai dari sebelum menjabat hingga masa jabatannya berakhir. Jika ditemukan penambahan harta secara tidak wajar, negara akan mengusut asal-usulnya dan menyita harta haram tersebut.
    3. Sanksi Tegas yang Menjerakan (Uqubat): Apabila pejabat terbukti melakukan korupsi, negara Khilafah akan menjatuhkan sanksi ta’zir yang berfungsi sebagai zawajir (pencegah agar orang lain tidak meniru) dan jawabir (penebus dosa di akhirat). Hukumannya bisa berupa penyitaan seluruh harta hasil korupsi, pengumuman ke publik, hukuman cambuk, hingga hukuman mati jika kejahatannya berdampak luas bagi nyawa rakyat.

Dengan perpaduan keimanan individu, pengawasan ketat, dan sanksi tegas berbasis syariat, praktik korupsi dana bencana tidak akan mendapat ruang untuk tumbuh. Wallahu a’lam bishawab. (*)


Penulis:
Sri Dewi Kusuma
(Aktivis Muslimah)

Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Kirim Komentar

📢 Mohon utamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomentar. Semua komentar akan melewati proses moderasi sebelum diterbitkan.

Konten dilindungi © Mediasulsel.com