Dunia Pendidikan Krisis Murid Baru di Sejumlah SD Negeri, Orang Tua Lebih Memilih Sekolah Swasta

OPINI—Minimnya jumlah murid baru di sejumlah sekolah dasar negeri pada tahun ajaran 2026/2027 menjadi perhatian publik. Di berbagai daerah, terdapat SD Negeri yang hanya menerima beberapa murid, bahkan ada yang sama sekali tidak memperoleh peserta didik baru.

Fenomena kekurangan murid di sekolah dasar tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Bangku-bangku kosong di ruang kelas sejatinya sedang menyampaikan pesan penting tentang perubahan masyarakat sekaligus kondisi pendidikan nasional (Metro TV, 28 Juli 2026).

Pertanyaannya, apakah sekolah kekurangan murid karena jumlah anak memang semakin sedikit? Ataukah karena orang tua mulai kehilangan kepercayaan terhadap sekolah tertentu?

SDN 1 Gedung Meneng, Lampung, misalnya, hanya menerima dua siswa baru pada tahun ini. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh menjamurnya sekolah swasta di sekitar lokasi serta perubahan demografi wilayah.

Sementara itu, SD Labuan 7 di Pandeglang hanya memperoleh tiga siswa baru dengan total keseluruhan 34 siswa. Selain persaingan dengan sekolah negeri dan swasta di sekitarnya, keterbatasan fasilitas sekolah juga menjadi faktor utama.

Di SDN Kamilanis 4, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, bahkan tidak ada satu pun murid baru yang mendaftar. Penyebab utamanya adalah tidak adanya lulusan taman kanak-kanak (TK) di wilayah sekitar sekolah (Metrotvnews.com, 17 Juli 2026).

Perubahan demografi memang menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah murid. Jumlah anak dalam setiap keluarga terus menurun. Semakin banyak pasangan yang memilih memiliki satu atau dua anak saja.

Pada saat yang sama, perpindahan penduduk turut mengubah peta calon peserta didik. Banyak pasangan muda meninggalkan desa untuk bekerja dan menetap di kota. Akibatnya, sekolah-sekolah yang dahulu memiliki banyak murid kini harus bersaing mendapatkan anak usia sekolah dari wilayah yang semakin sempit.

Namun, penurunan jumlah anak tidak terjadi secara merata. Ketika sebagian SD Negeri hanya memperoleh beberapa murid, sekolah lain justru kewalahan menerima pendaftar.

Sekolah swasta, sekolah Islam terpadu, madrasah, maupun sekolah yang memiliki program unggulan tetap menjadi pilihan masyarakat.

Fakta ini menunjukkan bahwa sepinya sekolah tidak semata-mata disebabkan oleh krisis demografi, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendasar, yakni menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tertentu.

Pemerintah menawarkan solusi berupa penggabungan atau regrouping beberapa SD Negeri. Namun, kebijakan tersebut tidak selalu mudah diterapkan karena berpotensi memperpanjang jarak tempuh siswa menuju sekolah dan memunculkan persoalan akses pendidikan.

Berbagai analisis kemudian bermunculan. Ada yang menilai kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan angka kelahiran, perubahan struktur demografi, urbanisasi, hingga bergesernya pusat permukiman masyarakat ke kawasan-kawasan baru.

Di tengah menurunnya jumlah murid di sejumlah SD Negeri, sekolah berbasis agama justru tetap memperoleh kepercayaan masyarakat. Lembaga pendidikan yang menonjolkan pendidikan agama dianggap mampu menjawab keresahan orang tua terhadap kerusakan moral dan meningkatnya kenakalan remaja.

Pilihan tersebut dipicu oleh persepsi bahwa sistem pendidikan umum yang dinilai sekuler dan liberal belum mampu menanamkan nilai-nilai agama serta akhlak secara optimal.

Selain itu, perubahan kurikulum yang berulang kali terjadi serta kebijakan pendidikan yang dinilai tidak konsisten turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sekolah negeri. Orang tua kemudian mencari alternatif yang dianggap lebih stabil dalam pembinaan moral dan keagamaan.

Faktor keamanan juga menjadi pertimbangan. Sebagian orang tua merasa lingkungan sekolah maupun pengaruh dari luar, seperti media sosial dan pergaulan, berpotensi memicu perilaku menyimpang.

Karena itu, sekolah yang memberikan porsi lebih besar pada pendidikan agama dipandang sebagai benteng moral yang lebih efektif.

Sekolah berbasis agama menawarkan rutinitas ibadah, pembelajaran akhlak, serta penguatan identitas keagamaan yang diyakini mampu membentuk karakter peserta didik. Bagi banyak orang tua, hal tersebut menjadi harapan dalam membangun kepribadian anak.

Pilihan terhadap sekolah swasta berbasis agama pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan kualitas akademik. Lebih dari itu, pilihan tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap tujuan pendidikan, apakah sekadar menghasilkan kemampuan literasi dan numerasi, atau sekaligus membentuk karakter dan akhlak.

Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan hak masyarakat sekaligus tanggung jawab negara. Islam menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar dan pilar penting dalam membangun peradaban.

Negara berkewajiban menjamin tersedianya pendidikan yang berkualitas dan gratis bagi seluruh rakyat. Karena itu, negara harus memastikan sekolah negeri mampu memenuhi kebutuhan akademik sekaligus pembinaan spiritual peserta didik.

Menurut pandangan ini, kurikulum yang berlandaskan akidah, akhlak, dan penguasaan ilmu pengetahuan diyakini mampu memperkuat kualitas pendidikan. Implementasi nilai-nilai tersebut di sekolah negeri dipandang dapat mengurangi kecenderungan orang tua memilih sekolah lain semata-mata karena pertimbangan moral.

Selain pembenahan sistem pendidikan, diperlukan pula peningkatan kesadaran politik masyarakat. Perubahan preferensi orang tua seharusnya tidak berhenti pada kekhawatiran pribadi, tetapi berkembang menjadi kesadaran bahwa persoalan moral generasi memiliki dimensi yang lebih luas dan bersifat sistemik.

Dalam pandangan tersebut, dakwah politik dipandang dapat mendorong masyarakat menuntut reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh, bukan sekadar memindahkan anak ke sekolah swasta.

Dalam kerangka yang dianggap ideal, negara menyediakan guru yang kompeten, baik dalam ilmu pengetahuan maupun pembinaan akhlak, serta menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkualitas sehingga sekolah negeri kembali menjadi pilihan utama masyarakat.

Pemerintah juga diharapkan mampu menjamin bahwa sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki kualitas layanan dan fasilitas yang sama baiknya, sehingga masyarakat tidak lagi dihadapkan pada kebingungan dalam menentukan pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Karena itu, kesadaran masyarakat tidak seharusnya berhenti pada upaya menyelamatkan anak secara individual melalui pemilihan sekolah yang dianggap lebih baik. Kesadaran tersebut perlu berkembang menjadi kesadaran politik bahwa persoalan generasi merupakan persoalan sistemik yang berkaitan dengan paradigma kehidupan yang diterapkan.

Dalam pandangan Islam, dakwah politik memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran umat terhadap akar persoalan yang dihadapi. Dakwah tidak hanya mengajak individu memperbaiki diri, tetapi juga mendorong pemahaman bahwa perubahan mendasar memerlukan perubahan sistem kehidupan yang menjadi landasan pengaturan masyarakat.

Dengan terbangunnya kesadaran politik Islam, umat diharapkan mampu memperjuangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan generasi bertakwa, berkepribadian Islam, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kemampuan membangun peradaban yang mulia. (*)

Wallahu a’lam bish shawab.