Desil: Ketidakadilan antara Standar Kemiskinan, Data, dan Realita

OPINI—Sistem desil atau pengelompokan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan alat ukur yang baik. Penerapannya dirancang untuk memetakan masyarakat yang mampu dan tidak mampu.

Namun, desil kerap menjebak ketika angka statistik tidak sesuai dengan realita di lapangan. Dampak dari kesalahan ini berimbas ke berbagai lini, mulai dari BPJS yang dinonaktifkan, KIP yang tiba-tiba ditarik, bansos yang terputus, hingga bantuan lainnya.

Padahal, persoalan tersebut bisa terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan petugas sensus serta data yang tidak valid.

Ketika orang kaya mendapat desil 2, sementara masyarakat miskin berada pada desil 6 sampai 10, bantuan akhirnya berpotensi salah sasaran.

Sebagaimana dilansir Bloraakrab.go.id (10/9/2026), banyak warga mengeluhkan bantuan yang salah sasaran. Alasannya, data desil bermasalah dan perlu diperbarui.

Senada dengan itu, Detikfinance (5/9/2026) menyebut biang kerok persoalan desil adalah ketidaksesuaian data dengan kondisi masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat mengalami kenaikan desil, padahal kondisi ekonominya masih belum berkecukupan.

Lalu, bagaimana masyarakat menyikapi hal ini? Tentu harus mengambil sikap.

Melihat rapuhnya sistem desil, angka tersebut semestinya tidak dijadikan patokan dasar dalam mengambil keputusan. Kesalahan sistem desil dapat merugikan sebagian masyarakat.

Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas kesemrawutan ini?

Menurut Riko yang dikutip Tribunnews.com (9/9/2026), apabila proses penetapan desil tidak akurat, pemerintah berisiko memiliki gambaran keliru mengenai kondisi masyarakat.

Salah satu faktanya adalah seorang anggota DPR tercatat berada dalam desil 4. Padahal, gaji anggota DPR di Indonesia merupakan sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum.

Inilah potret kesemrawutan data. Sistem tersebut mungkin tampak seperti representasi ilmiah yang dibalut deretan informasi atau angka yang tersusun rapi di komputer.

Kemudian, data itu disimpulkan dan digunakan untuk menilai sejahtera atau tidaknya masyarakat Indonesia.

Lalu, apakah hanya sistem desil yang bermasalah hingga menyebabkan bantuan salah sasaran?

Ketidakadilan ini bukan sekadar persoalan salah sasaran.

Standar Kemiskinan yang Tidak Manusiawi dan Relatif

Fakta lainnya adalah standar dan kategori tingkat kekayaan di Indonesia yang diturunkan.

Tercatat di BPS, masyarakat berpenghasilan Rp3 juta terdata dengan desil 10 atau super kaya. Ironi, bukan?

Hal ini menunjukkan anomali logika ekonomi yang sangat menyakitkan bagi masyarakat. Bahkan, angka tersebut bisa dikatakan menyentuh garis UMR.

Sebagaimana dilansir BeritaSatu.com (3/9/2026), seorang janda penjual es susu kacang hijau bingung lantaran berada di desil 6.

Cerita serupa terjadi pada seorang janda yang sedang hamil tujuh bulan dan bekerja sebagai ojol. Ia kaget karena masuk desil 7, sebagaimana diberitakan RasisMedia (31/8/2026).

Secara kasat mata, apakah penghasilan Rp3 juta menjamin kesejahteraan masyarakat dengan beban pajak yang besar dan harga bahan pokok yang terus melonjak?

Belum lagi biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin melejit.

Label kaya versi pemerintah akhirnya berdampak besar. Masyarakat terjepit, tidak cukup miskin untuk mendapat bansos, tetapi juga tidak cukup kaya untuk merasa aman.

Kebijakan ini membuat banyak masyarakat seolah menjadi kaya mendadak karena berada pada desil 6-10.

Kegagalan Sistem Memaknai Kemiskinan

Masalah sebenarnya ada pada definisi kemiskinan yang bersifat relatif.

Dalam sistem kapitalisme, kemiskinan tidak pernah dimaknai dengan jelas. Bahkan, beberapa definisinya bersifat relatif, statistik, dan abstrak.

Akar kegagalan ini muncul karena perubahan data yang terus berulang setiap tahunnya. Akhirnya, persoalan kemiskinan justru terjebak pada angka dan perubahan data.

Padahal, kemiskinan itu sangat sederhana dan bisa dilihat secara kasat mata.

Anak-anak putus sekolah karena harus bekerja. Bapak yang bekerja sebagai ojek terpaksa tidur di jalan untuk mengejar setoran. Ibu harus mengambil peran ganda demi memenuhi kebutuhan hidup.

Pada dasarnya, mereka mampu makan, tetapi belum tentu mampu memenuhi kebutuhan lainnya.

Mereka mungkin memiliki motor atau bahkan rumah, tetapi belum tentu mampu memenuhi seluruh kebutuhannya.

Sayangnya, kapitalisme mengubah cara pandang masyarakat bahwa kaya dan miskin dinilai dari angka, statistik, atau pendapatan.

Banyak orang hidup miskin, tetapi dianggap kaya karena pendapatan per bulan dan pengeluarannya dinilai rendah.

Kemiskinan dinilai secara sempit dan cenderung menyalahkan individu.

Kemiskinan bukan bencana alam atau takdir. Kemiskinan yang terjadi hari ini merupakan rangkaian dari kebijakan negara yang gagal.

Kebutuhan pokok yang terus naik dan lapangan pekerjaan yang sulit didapatkan membuat masyarakat tetap berada dalam kondisi miskin.

Solusi Islam tentang Desil

Islam memiliki solusi atas kesemrawutan ini.

Islam mendefinisikan kemiskinan dengan sangat jelas dan tidak mengenal istilah pengelompokan sebagaimana sistem desil.

Alasannya, dalam sistem ekonomi Islam, kemiskinan tidak bisa diukur hanya dengan angka karena dapat menimbulkan analisis yang keliru akibat data yang sering berubah.

Dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, kemiskinan didefinisikan secara tegas, yakni orang yang tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, bukan berdasarkan angka statistik atau pengelompokan desil.

Islam membedakan tingkat ketidakmampuan masyarakat menjadi dua kategori utama, yaitu fakir dan miskin.

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Sementara miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan dan memiliki penghasilan, tetapi tidak mencukupi seluruh kebutuhannya.

Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan primer, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan sekunder, seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Jika seseorang tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan tersebut, maka ia secara otomatis masuk kategori mustahik yang berhak menerima bantuan.

Tidak perlu membandingkan harta yang dimiliki dengan masyarakat lain seperti dalam sistem desil.

Tugas negara bukan hanya memberi bantuan ala kadarnya, melainkan menyalurkannya sampai batas mencukupi kebutuhan pokok secara total. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang merasakan kemiskinan.

Catatan sejarah membuktikan secara nyata bahwa penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh akan mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Salah satu faktor utama agar hal tersebut dapat terwujud adalah mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sebagai kepemilikan umum dan dikelola oleh negara, bukan individu atau kelompok.

Dengan demikian, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan. (*)

Wallahu ‘alam.