JAKARTA — Indonesia didorong mengambil peran lebih besar dalam membangun perdamaian dunia melalui diplomasi keagamaan yang tidak hanya mengandalkan deklarasi moral, tetapi juga menghadirkan aksi nyata bagi kemanusiaan.
Pesan tersebut ditegaskan Menteri Agama RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, dalam peluncuran dan bedah buku Istiqlal untuk Dunia: Manifesto Perdamaian dari Indonesia di Ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Nasaruddin, diplomasi keagamaan harus mampu diterjemahkan menjadi gerakan yang menyentuh persoalan masyarakat. Nilai-nilai agama, kata dia, semestinya tidak berhenti pada pesan perdamaian, tetapi menjadi kekuatan untuk menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya mengubah paradigma rumah ibadah. Masjid tidak cukup hanya menjadi tempat menjalankan aktivitas ritual, melainkan juga harus mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan umat.
“Masjid ke depan itu bukan hanya tempat sujud, tetapi juga tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Nasaruddin mencontohkan pengembangan Istiqlal Global Fund sebagai salah satu upaya menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan penguatan kemandirian umat melalui pengelolaan sumber daya produktif.
Gagasan tersebut sejalan dengan semangat buku Istiqlal untuk Dunia yang ditulis Dr. Muhammad Aras Prabowo dan Farid F. Saenong, Ph.D. Buku dengan 16 bab ini mengembangkan nilai-nilai Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani Nasaruddin Umar bersama Paus Fransiskus pada 5 September 2024.
Pembahasannya mencakup berbagai isu strategis, mulai dari perdamaian, dialog lintas iman, ekoteologi, keadilan ekonomi hingga diplomasi moral Indonesia di tengah dinamika global.
Farid F. Saenong, Koordinator Staf Khusus Menteri Agama sekaligus salah satu penulis, menjelaskan bahwa Deklarasi Istiqlal membawa pesan etika universal yang dapat diterima melampaui batas negara dan keyakinan.
“Pesan Deklarasi Istiqlal melampaui batas negara dan agama,” tegasnya.
Ia menilai nilai persaudaraan, dialog, dan tanggung jawab ekologis perlu diwujudkan melalui kolaborasi internasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, diplomasi keagamaan tidak hanya menjadi simbol hubungan antarumat beragama, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi kehidupan manusia.
Sementara itu, Dr. Muhammad Aras Prabowo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNUSIA, menyoroti dimensi ekonomi dalam membangun peran strategis rumah ibadah. Menurutnya, masjid memiliki potensi menjadi pusat transformasi ekonomi masyarakat dengan mengedepankan nilai moral dan keadilan.
“Melalui buku ini kami ingin menunjukkan bahwa agama dapat menjadi energi moral yang menyatukan manusia,” ungkap Aras.
Ia menawarkan sejumlah pendekatan, di antaranya penguatan koperasi komunitas, literasi keuangan, pemberdayaan UMKM, serta audit dampak sosial. Langkah tersebut diharapkan memastikan program pemberdayaan masjid menghasilkan kesejahteraan yang inklusif dan terukur.
Dari sisi diplomasi publik, Plt. Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Joneri Alimin, M.Si., menegaskan bahwa diplomasi keagamaan Indonesia perlu bergerak dari pengakuan simbolik menuju kemitraan internasional yang memberikan manfaat kemanusiaan secara konkret.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D. Ia mengingatkan bahwa pengaruh moral Indonesia di tingkat internasional tidak cukup dibangun melalui deklarasi, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan, kelembagaan, dan keberhasilan nyata.
Diskusi yang dimoderatori Karim Bakri dari Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) tersebut turut mengangkat pentingnya pendidikan perdamaian, penguatan ekonomi komunitas, serta gerakan rumah ibadah hijau sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan terhadap lingkungan.
Peluncuran buku ini juga memperkuat kesinambungan Jakarta Understanding hasil International Grand Imams Conference 2026 dengan agenda diplomasi kemanusiaan Indonesia.
Melalui buku tersebut, para penulis berharap lahir jejaring kerja sama yang lebih luas antara masjid, perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas internasional dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.
Pesan yang ingin disampaikan pun cukup jelas. Indonesia tidak hanya perlu dikenal sebagai negara yang menyerukan perdamaian, tetapi juga mampu menunjukkan kontribusi nyata melalui keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dialog lintas iman, dan kepedulian terhadap lingkungan. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Muh. Aras Prabowo (Dekan FEB UNUSIA)
