MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong perubahan pola pengelolaan kebersihan kota dengan membangun budaya bersih yang dimulai dari lingkungan terkecil, yakni RT/RW. Upaya tersebut menjadi bagian dari persiapan Pemerintah Kota Makassar menghadapi penilaian Adipura 2026.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, kebersihan kota tidak boleh hanya menjadi perhatian pemerintah ketika penilaian Adipura semakin dekat. Sebaliknya, menjaga lingkungan harus menjadi kebiasaan sehari-hari yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi dan Arahan Penilaian Program Adipura Kota Makassar 2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026) sore.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, jajaran asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta sekretaris camat se-Kota Makassar.
Appi mengatakan, sistem penilaian Adipura saat ini mengalami perubahan sehingga membutuhkan kesamaan langkah dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan hingga masyarakat harus mengambil peran sesuai kewenangannya.
Menurutnya, pola kerja yang hanya bergerak masif menjelang penilaian tidak lagi efektif. Selain menguras tenaga, waktu, dan anggaran, pendekatan tersebut juga berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya.
Karena itu, ia ingin membangun kompetisi kebersihan antarl ingkungan RT/RW sebagai salah satu cara mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menjaga konsistensi kebersihan wilayah.
“Saya ingin kebersihan itu mulai dari RT/RW. Kita buat pertandingan atau kompetisi di tingkat RT/RW. Tujuannya supaya ini terjaga, ada kontinuitas yang kita bangun,” kata Appi.
Ia berharap, melalui pola tersebut, masyarakat tidak lagi menjadikan penilaian Adipura sebagai alasan untuk membersihkan lingkungan secara mendadak. Kebersihan harus sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Appi juga meminta jajaran kecamatan dan kelurahan turun langsung menggerakkan masyarakat. Termasuk para sekretaris camat yang hadir dalam rapat tersebut agar aktif mengoordinasikan perangkat di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan, urusan kebersihan bukan semata-mata tanggung jawab petugas kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pengelola pasar, fasilitas umum, kawasan permukiman, perkantoran, hingga masyarakat harus terlibat dalam upaya tersebut.
Perhatian khusus juga diberikan kepada Perumda Pasar untuk memastikan kebersihan dan penataan pasar tradisional berjalan lebih baik. Menurut Appi, tingginya aktivitas perdagangan dan produksi sampah di pasar tidak boleh menjadi alasan lingkungan pasar dibiarkan kotor.
Dalam rapat tersebut, Appi turut memaparkan sejumlah komponen yang memiliki bobot dalam penilaian Adipura. Di antaranya tempat pemrosesan akhir (TPA) sebesar 17,33 persen, kawasan permukiman 12 persen, pasar 8 persen, pertokoan 3,2 persen, dan perkantoran 2,12 persen.
Untuk komponen TPA, Pemkot Makassar telah melakukan pembenahan di TPA Tamangapa, Antang, Kecamatan Manggala. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem penimbunan berlapis (sanitary landfill).
Pembenahan dilakukan melalui penataan dan pemadatan timbunan sampah, penutupan menggunakan tanah urug dan bioplastik, serta penerapan penutupan harian, antara, dan akhir pada zona yang telah penuh.
Selain itu, pemerintah juga merehabilitasi kolam penampungan air lindi serta memperbaiki saluran drainase dan akses jalan untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah sampah.
Appi menyebut, pembenahan TPA yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama mulai menunjukkan perkembangan. Namun, pekerjaan pemerintah tidak berhenti di sana. Penanganan kebersihan permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, drainase, dan fasilitas umum harus semakin diperkuat.
Ia juga meminta seluruh jajaran memastikan tidak ada lagi tempat pembuangan sampah (TPS) liar serta menghentikan praktik open dumping sebagai bagian dari perbaikan tata kelola persampahan di Makassar.
Appi tidak menampik bahwa pada penilaian sebelumnya Makassar belum berhasil meraih penghargaan Adipura. Bahkan, kota ini sempat menerima sanksi administratif akibat persoalan pengelolaan sampah, khususnya di TPA.
Namun, setelah berhasil keluar dari sanksi tersebut, ia meminta seluruh jajaran tidak berpuas diri. Justru, capaian pembenahan yang sudah dilakukan harus menjadi pijakan untuk mengejar penghargaan Adipura 2026.
“Tahun lalu jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapatkan sanksi administrasi. Alhamdulillah, kita sudah bisa keluar dari sanksi itu. Kalau sudah bisa keluar, tanggung-tanggung sekalian, kita berupaya mendapatkan pialanya. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar bisa berbenah,” tegasnya.
Ia berharap target Adipura 2026 menjadi momentum memperkuat tata kelola kebersihan kota secara menyeluruh, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian dalam waktu singkat.
Bagi Appi, keberhasilan Makassar meraih Adipura tidak hanya ditentukan oleh kerja pemerintah, tetapi juga konsistensi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak akan bisa mendapatkan ini kalau hanya bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan kebersihan kota ini menjadi pekerjaan yang kita lakukan setiap hari,” tutupnya. (70n)
