MAKASSAR – Pemasangan plang dan garis penghentian aktivitas yang diduga melanggar ketentuan lingkungan hidup bukan sekadar tindakan administratif. Proses pemasangan hingga pencabutannya harus memiliki dasar hukum, prosedur yang jelas, serta menjamin perlindungan bagi petugas di lapangan.
Hal inilah yang menjadi perhatian Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) Kota Makassar dalam menyusun petunjuk teknis (juknis) pemasangan dan pencabutan plang dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).
Untuk mematangkan aturan tersebut, Balai Gakkum LH Makassar menggelar Uji Publik Draft Petunjuk Teknis di Ruang Rapat Balai Gakkum LH Kota Makassar, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pengawas lingkungan hidup, pemerintah daerah, hingga kalangan akademisi. Forum ini menjadi ruang untuk menguji substansi dan mekanisme juknis sebelum ditetapkan sebagai pedoman kerja PPLH.
Uji publik dipimpin Kepala Balai Gakkum LH Kota Makassar, Muhammad Ihsan, didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha, Raden Roro Roery Triany.
Turut hadir secara daring Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Ardiyanto Nugroho, bersama PPLH Direktorat Pengawasan dan Pengaduan LH, PPLH Gakkum LH Makassar, perwakilan enam Dinas Lingkungan Hidup provinsi, 14 Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota se-Sulawesi, Pusdal LH Sulawesi-Maluku, serta akademisi.
Dalam arahannya, Ardiyanto menekankan pentingnya memperkuat kewenangan pengawas lingkungan hidup untuk melakukan tindakan penghentian pelanggaran. Kewenangan tersebut telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 47, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026.
Namun, menurutnya, penyusunan juknis tidak boleh hanya berorientasi pada aspek prosedural. Ada sejumlah persoalan yang harus dipastikan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan.
Di antaranya, cakupan pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk persoalan persampahan dan limbah. Selain itu, perlu ada jaminan perlindungan bagi petugas dari potensi kecurangan, baik saat pemasangan maupun pembukaan segel.
Kejelasan pihak yang berwenang melakukan penyegelan dan pencabutan segel juga menjadi salah satu poin penting yang harus diatur secara tegas.
Perspektif akademisi turut memperkaya pembahasan. Ahli oseanografi menilai pemasangan plang merupakan tindakan administratif yang dapat dilakukan secara segera untuk menghentikan pelanggaran sekaligus mencegah meluasnya dampak pencemaran, terutama di kawasan pesisir.
Lebih dari itu, plang dapat berfungsi sebagai penanda lokasi atau referensi geografis (ground zero) bagi tim ahli ketika melakukan pengukuran dan pengambilan sampel lingkungan.
Pandangan serupa disampaikan ahli ekologi dan terumbu karang. Pemasangan plang oleh PPLH dinilai menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan verifikasi lapangan terhadap lokasi yang diduga mengalami pencemaran.
Langkah tersebut juga dapat menjadi instrumen awal dalam rangkaian penegakan hukum lingkungan hidup yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti melalui jalur administrasi, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sepanjang uji publik, peserta membedah berbagai aspek dalam rancangan juknis, mulai dari teknis pemasangan plang dan/atau garis PPLH, tata cara pelaksanaan di lapangan, hingga mekanisme pencabutan setelah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Kepala Balai Gakkum LH Kota Makassar, Muhammad Ihsan, berharap berbagai masukan tersebut dapat menyempurnakan rancangan juknis menjadi pedoman yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif.
Dengan aturan yang lebih terukur, tindakan pemasangan maupun pencabutan plang diharapkan memiliki kepastian hukum dan kewenangan yang jelas. Pada saat yang sama, instrumen pengawasan ini diharapkan semakin efektif menghentikan pelanggaran serta mencegah dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. (70n)
