MAKASSAR — Penyegelan sebuah bangunan di Jalan Letjen Hertasning, Kota Makassar, yang sebelumnya dilakukan Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, kini menyisakan persoalan baru. Spanduk bertuliskan “BANGUNAN INI DISEGEL” yang semula terpasang di pintu utama, kini berpindah ke dinding samping kanan bangunan.
Perubahan posisi segel tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status penyegelan dan kewenangan pemindahannya. Berdasarkan foto yang diterima redaksi mediasulsel.com, spanduk segel berwarna merah itu kini menempel di sebelah pintu besi lipat yang dalam kondisi tertutup.
Pemilik bangunan yang dihubungi redaksi melalui sambungan telepon mengakui telah memindahkan posisi spanduk tersebut. Alasannya, ia hendak mengambil barang yang berada di dalam bangunan.
“Tabe, Pak, saya pindahkan karena ada barang saya yang saya pindahkan. Saya tidak lepas, ji, Pak. Posisi spanduknya, ji, Pak, saya pindahkan,” ujar pemilik bangunan kepada mediasulsel.com.
Pernyataan tersebut merupakan bagian dari hak jawab pemilik bangunan. Namun, alasan pemindahan spanduk tidak serta-merta menjawab persoalan mengenai prosedur pengambilan barang dari bangunan yang masih berstatus disegel, termasuk apakah tindakan itu telah mendapat izin atau pendampingan petugas Distaru.
Untuk memastikan status penyegelan, redaksi telah menghubungi pejabat Dinas Penataan Ruang Kota Makassar melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi.
Sejumlah hal masih membutuhkan klarifikasi, mulai dari apakah segel telah dicabut secara resmi, apakah terdapat surat pencabutan, apakah pemindahan spanduk diketahui atau diizinkan dinas, hingga bagaimana status penanganan bangunan tersebut dan kemungkinan tindak lanjut terhadap pemindahan segel.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi bagi Distaru Kota Makassar dan akan memuat penjelasan resmi apabila telah diperoleh.
Dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penertiban Bangunan, penertiban dilakukan melalui tahapan yang mencakup pemberian teguran kepada pemilik bangunan sebelum tindakan penegakan dilakukan. Penyegelan menjadi salah satu bentuk tindakan apabila kewajiban yang telah disampaikan tidak dipenuhi sesuai ketentuan.
Karena itu, persoalan yang kini muncul bukan semata-mata mengenai berpindahnya posisi spanduk. Hal yang lebih mendasar adalah apakah penyegelan tersebut masih berlaku dan apakah pemindahan dilakukan berdasarkan kewenangan atau persetujuan pejabat yang berwenang.
Secara hukum, pemindahan posisi spanduk perlu dibedakan dengan pencabutan segel. Apabila segel resmi dipindahkan, dibuka, dirusak, atau tindakannya menggagalkan penyegelan tanpa kewenangan, persoalan tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana. Ketentuan mengenai perusakan atau penghilangan segel pejabat antara lain diatur dalam Pasal 232 KUHP lama dan perlu dilihat berdasarkan ketentuan KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sesuai unsur tindak pidana yang relevan.
Namun, penerapan ketentuan pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan perubahan posisi spanduk. Harus ada pemeriksaan untuk memastikan bentuk perbuatan, unsur kesengajaan, status segel, serta ada atau tidaknya kewenangan maupun izin dari instansi terkait.
Hingga berita ini ditayangkan, mediasulsel.com belum memperoleh bukti adanya surat pencabutan segel maupun keterangan resmi Distaru yang menyatakan bahwa status penyegelan bangunan tersebut telah berakhir. Dengan demikian, status hukumnya masih membutuhkan kepastian dari instansi berwenang. Satu hal yang perlu ditegaskan, memindahkan spanduk tidak otomatis berarti segel telah dicabut secara sah. (70n)
