MAKASSAR – Dugaan penyimpangan penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi mencuat di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Seorang warga berinisial DN melaporkan aktivitas sebuah pangkalan yang diduga tidak menyalurkan gas bersubsidi kepada masyarakat sebagaimana mestinya.
DN menyebut, pangkalan tersebut mulai beroperasi sejak 31 Oktober 2026. Dalam sebulan, truk berukuran besar dari agen disebut telah melakukan pengiriman sebanyak empat kali. Setiap pengiriman diduga membawa lebih dari 50 hingga ratusan tabung LPG 3 kg.
Namun, aktivitas pangkalan itu justru memunculkan tanda tanya di kalangan warga. Menurut DN, selama dua minggu pertama beroperasi, lokasi tersebut tidak dilengkapi papan nama pangkalan.
Memasuki minggu ketiga, sebuah papan berukuran kecil baru dipasang dengan mencantumkan nama Pangkalan Jessica. Persoalannya, alamat yang tertera pada papan tersebut diduga tidak sesuai dengan lokasi pangkalan sebenarnya.
Warga yang mencoba membeli LPG 3 kg di lokasi itu juga mengaku tidak mendapatkan pelayanan. Pintu ruko disebut selalu dalam keadaan tertutup ketika masyarakat datang.
DN menduga, gas bersubsidi yang masuk ke lokasi tersebut justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha produksi makanan yang memiliki puluhan cabang atau waralaba (franchise) di Makassar.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya yang ditemui di sekitar Jalan Lure. Mereka mempertanyakan keberadaan pangkalan yang seharusnya menjadi tempat masyarakat mendapatkan LPG bersubsidi.
“Kalau memang pangkalan, jual lah ke rakyat. Kita kemarin kesulitan gas,” ujar seorang warga, Minggu (22/11/2026).
DN bersama sejumlah warga mengaku memiliki rekaman video aktivitas pengiriman LPG selama empat minggu terakhir. Mereka meminta aparat terkait menelusuri distribusi tersebut, termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi pangkalan.
Pertamina Diminta Lakukan Investigasi
Menindaklanjuti laporan warga, Mediasulsel.com melakukan konfirmasi melalui layanan Pertamina 135.
Dalam penjelasan yang diterima, Pertamina menyebut kejadian tersebut sebagai informasi yang tidak benar. Hal yang menjadi perhatian adalah papan nama Pangkalan Jessica yang dipasang di Jalan Lure, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, sementara alamat yang tercantum pada papan tersebut diduga tidak sesuai dengan lokasi pemasangannya.
Atas informasi tersebut, Mediasulsel.com masih menunggu hasil investigasi internal Pertamina untuk memastikan legalitas pangkalan, kesesuaian alamat, serta mekanisme penyaluran LPG bersubsidi di lokasi yang dilaporkan warga.
Warga Minta Distribusi Ditelusuri
Warga meminta Pertamina dan aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Mereka berharap seluruh rantai distribusi turut ditelusuri, mulai dari legalitas pangkalan, alokasi LPG, hingga agen atau perusahaan penyalur yang memasok gas ke lokasi tersebut.
Ada empat hal yang menjadi tuntutan warga, yakni pemeriksaan izin dan legalitas pangkalan, penelusuran CCTV serta buku penjualan, pemeriksaan agen atau perusahaan penyalur, dan pencabutan izin disertai proses hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Secara regulasi, penyalahgunaan LPG bersubsidi dapat berimplikasi hukum. Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, bahan bakar gas, dan/atau LPG yang disubsidi pemerintah.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Meski demikian, dugaan penyimpangan distribusi di Kelurahan Barana masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan penyelidikan pihak berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola Pangkalan Jessica maupun pemilik usaha yang diduga menggunakan LPG tersebut belum berhasil dikonfirmasi.
Mediasulsel.com tetap membuka ruang bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan jurnalistik. (70n)













