BLOKIR – Video sharing YouTube memblokir saluran propaganda milik pemerintah Korea Utara dari situsnya. Akun itu telah melanggar pedoman komunitas. “Akun ini dihentikan karena melanggar pedoman komunitas YouTube”, tulis YouTube.

Sejumlah media menyatakan situs video-sharing itu tidak menanggapi pertanyaan tentang mengapa sampai perlu melakukan pemblokiran itu.

Meskipun demikian dilaporkan bahwa bisa jadi pemblokiran itu, dikarenakan pendapatan yang dihasilkan dari iklan di akun tersebut telah melanggar sanksi-sanksi perdagangan Amerika.

Uriminzokkiri, salah satu bagian propaganda Korea Utara, berulangkali memasang video dari stasiun pemerintah tersebut.

Suratkabar the Guardian melaporkan isi video itu tampaknya menarget warga Korea Utara yang tinggal di luar negeri. Saluran itu juga menunjukkan petikan-petikan video peluncuran rudal dan tur resmi yang dilakukan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Tim peneliti dan akademisi Korea Utara mengatakan pemblokiran saluran itu menimbulkan keprihatinan, demikian pula konten saluran tersebut.

Pakar kendali senjata yang juga direktur di Program Non-Proliferasi Asia Timur di Middlebury Institute of International Studies mengatakan ia menggunakan saluran propaganda itu untuk memahami dengan lebih baik kapabilitas nuklir Korea Utara.

“Ketika Kim mengunjungi pabrik di suatu tempat dan memperhatikan perangkat mesin yang ada, hal ini memberi wawasan penting tentang kemajuan yang mereka capai,” ujar Lewis kepada the Guardian.

Namun Scott Lafoy, analis pencitraan satelit yang berkantor di Washington, mengatakan kepada NK News. “Sangat mengherankan melihat periset yang menggunakan media propaganda Korea Utara untuk tujuan analisa. Pelacakan dan rekonstruksi digital peristiwa-peristiwa yang ada akan lebih sulit ketika akun-akun ini dihapus”.

Menurut YouTube, saluran propaganda itu memiliki 18.000 pelanggan. Langkah YouTube itu dilakukan di tengah tindakan Amerika untuk memberlakukan sanksi keras terhadap Korea Utara setelah uji coba nuklir keenam pada 3 September lalu. Dimana Pyongyang mengklaim telah meledakkan bom hidrogen.

Secara resmi, Dewan Keamanan melakukan pemungutan suara pada hari Senin (11/9) untuk membahas rencana resolusi yang berisi sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara, demikian pernyataan dari misi Amerika di PBB.

Rancangan resolusi itu berisi seruan larangan penjualan minyak mentah, produk-produk minyak bumi dan gas alam cair ke Korea Utara. [voa/shar]