MAKASSAR – Melihat tingginya grafik ODP dan PDP serta Pasien corona di kota makassar, pemerintah kota Makassar rencananya hari ini Selasa (14/4) baru akan mengusulkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya kita tetap mengusulkan untuk PSBB, karena memang itulah sesuai aturan undang-undang karantina kesehatan. Sambil menunggu keluarnya persetujuan PSBB itu, kita mengadakan isolasi secara parsial yang teman-teman media istilahkan PSBK,” kata Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb, lewat vidcon dengan para wartawan, Senin sore (13/4), kemarin.
Dalam vidcon tersebut, Iqbal juga mengatakan, bahwa pihaknya melalui Forkopimda, telah menyusun dampak-dampak yang akan diakibatkan jika pelaksanaan PSBB disetujui oleh pemerintah pusat nantinya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memberikan izin.
“Adapun penerapannya nanti dalam bentuk Perwali, karena untuk perda memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk sanksi pelanggaran di Perwali tidak ada,” tegas Pj. Walikota Makassar.
Jubir satuan tugas COVID-19 Kota Makassar, Ismail saat dihubungi secara terpisah lewat pesan pribadinya WhassApp, senin malam (13/4), menambahkan, bahwa salah satu syarat dilaksanakannya PSBB adalah jika tidak adanya perubahan di wilayah tersebut tinggkat ODP dan PDP, sehingga perlu dilakukan peningkatan status dari PSBK menjadi PSBB.
“Tetap semuanya melalui prosedur. Kabupaten/kota melakukan pengusulan dulu ke Kemenkes, kalau kita melalui Gubernur dengan kriteria yang disebutkan nanti gubernur yang mengusulkan ke pusat dalam hal itu Kemenkes yang memberikan izin,” ungkap Ismail.
Jubir posko Penanggulangan Covid-19 ini, juga menambahkan, bahwa pihak pemerintah provinsi pun sudah memberikan bantuan kesehatan berupa ADP kepada beberapa rumah sakit umum daerah di kota Makassar, guna meningkatkan pelayanan bagi para pasien yang terjangkit virus corona, (70n/464ys)
