MAKASSAR – Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Lies F Nurdin, Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani, Plt Kepala DP3A-Dalduk KB Sulsel Iqbal Suhaeb, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menghadiri Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Sulsel yang dilaksanakan di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel, Rabu (19/8/2020).
Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan peringatan HAN ini bukan acara seremonial semata melainkan momentum meningkatkan kepedulian terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
“Populasi anak diindonesia adalah sepertiga dari jumlah penduduk atau sekitar 79,5 juta, ini merupakan investasi yang akan melanjutkan bangsa dan negara yang harus dilindungi dan mendapatkan hak-haknya, dan HAN ini merupakan momentum meningkatkan kepedulian terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ungkap Bintang Darmawati.
Ia menyebutkan Pandemi covid-19 ini tidak akan membatasi gerak untuk senantiasa menjaga anak-anak Indonesia khususnya sulsel bahkan semua sudah tertuang dalam Undang-Undang.
“Berdasarkan undang-undang bahwa setiap anak berhak atas kebelangsungan hidup dan berhak atas terbebasnya dari tindakan kekerasan, sehingga semua pihak termasuk pemerintah, orang tua, maupun lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melindungi dan memenuhi hak anak-anak,” sebutnya.
Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati lebih jauh menyebutkan, tantangan dan permasalahan terkait kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi, apalagi ditengah pandemi covid-19.
“Permasalahan terkait kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi,apa lagi ditengah pandemi covid-19, harus bisa disikapi dan diatasi dengan baik, melalui sinergi dengan semua pihak baik pemerintah dan elemen masyarakat lainnya,” lanjutnya.
Pada kesempatan ini Menteri PPPA juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
“Saya sampaikan apresiasi kepada pemprov sulsel dalam mewujudkan pemenuhan hak anak seperti tersedianya ruang bermain anak, taman baca, puskesmas anak, unit pelayanan terpadu yang sudah saya kunjungi,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulsel Iqbal Suhaeb mengatakan, selama masa pandemi covid-19 kasus kekerasan terhadap anak cukup tinggi karena tingginya interaksi selama dirumah.
“Interaksi dirumah yang cukup tinggi sementara banyak pekerja yang mengalami PHK membuat kasus kekerasan terhadap anak selama pandemi covid-19 meningkat,” ucap Iqbal Suhaeb.
Ia menjelaskan, rancangan undang-undang pengasuhan anak yang sekarang dibahas oleh DPR menjadi ruang agar kasus kekerasan bisa tertangani semakin lebih baik.
“RUU Pengasuhan Anak yang sementara dibahas menjadi ruang baik pihak luar seperti lembaga atau organisasi melakukan intervensi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.
Mantan Penajabt Wali Kota Makassar ini berharap, dengan semakin membaik ekonomi, kasus kekerasan terhadap anak bisa semakin menurun.
“Kasus kekerasan ada banyak, baik kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual, dan saat ini yang paling banyak adalah kekerasan verbal. Semoga dengan semakin membaik ekonomi yang menjadi salah satu pemicu kasus kekerasan. Maka jumlahnya akan semakin menurun,” tutup Iqbal. [*]
