Amerika Berlindung di Balik “Board of Peace”

OPINI—Palestina hingga hari ini masih berada dalam bayang-bayang kehancuran. Serangan Israel terus meluluhlantakkan Jalur Gaza, menghancurkan permukiman, fasilitas publik, dan merenggut nyawa warga sipil tanpa pandang usia maupun jenis kelamin.

Janji gencatan senjata berulang kali diumumkan, namun berulang kali pula dilanggar. Di tengah kenyataan itu, Amerika Serikat (sekutu utama Israel) justru tampil membawa narasi perdamaian melalui pembentukan Board of Peace dan proyek ambisius bertajuk New Gaza.

Board of Peace diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 22 Januari 2026 sebagai badan yang diklaim bertugas mengawasi proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Bersamaan dengan itu, diperkenalkan pula konsep New Gaza, yakni rencana pembangunan ulang wilayah Gaza menjadi kawasan modern dengan gedung pencakar langit, zona industri, pertanian, dan permukiman yang ditargetkan menampung sekitar 2,1 juta penduduk.

Proyek ini dipaparkan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, sebagai simbol rekonstruksi dan masa depan baru Gaza.

Namun, di balik retorika pembangunan dan perdamaian, muncul pertanyaan mendasar: perdamaian untuk siapa, dan atas dasar apa? Rekonstruksi fisik tidak serta-merta menghapus luka kemanusiaan.

Pembangunan gedung-gedung megah tidak otomatis memulihkan hak rakyat yang kehilangan tanah, keluarga, dan masa depan akibat agresi militer yang masih berlangsung.

Ironisnya, Indonesia disebut bergabung sebagai anggota Board of Peace. Keputusan tersebut memunculkan polemik, terlebih dengan adanya kewajiban kontribusi dana yang nilainya mencapai miliaran dolar.

Bergabungnya Indonesia dalam forum yang diprakarsai Amerika memicu kekhawatiran bahwa langkah ini dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap skema politik yang belum tentu berpihak pada keadilan bagi Palestina.

Fakta di lapangan menunjukkan kekerasan belum berhenti. Serangan udara Israel di Jalur Gaza pada akhir Januari 2026 dilaporkan menewaskan puluhan warga sipil, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Serangan itu terjadi di tengah narasi gencatan senjata dan pembentukan Board of Peace. Situasi ini memperlihatkan kontras tajam antara diplomasi di forum internasional dan realitas penderitaan di lapangan.

Sejarah mencatat, Amerika Serikat bukan sekadar mediator netral. Dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB dan dukungan militer yang konsisten kepada Israel, posisi Amerika kerap dipandang tidak sepenuhnya imparsial.

Dalam konteks ini, pembentukan Board of Peace memunculkan kecurigaan bahwa forum tersebut lebih berfungsi sebagai instrumen diplomasi untuk meredam tekanan global, bukan sebagai solusi substantif untuk menghentikan kekerasan.

Lebih jauh, proyek seperti New Gaza berpotensi menggeser fokus dari akar persoalan, yakni pendudukan dan perampasan hak rakyat Palestina. Pembangunan fisik dapat menjadi simbol kemajuan, tetapi tanpa keadilan dan kedaulatan, ia berisiko menjadi sekadar kosmetik politik yang menutupi realitas ketimpangan kekuasaan.

Di tengah keterbatasan pengaruh politik, masyarakat dunia tetap memiliki peran moral. Menyuarakan kebenaran, menjaga kesadaran publik, serta menolak normalisasi kekerasan adalah bentuk solidaritas yang tidak bisa diremehkan. Sejarah perubahan sering kali dimulai dari tekanan opini publik yang konsisten dan keberanian untuk tidak diam.

Indonesia, yang sejak awal berdiri menempatkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, diharapkan tetap berpijak pada prinsip tersebut. Dukungan terhadap Palestina bukan semata soal politik luar negeri, tetapi juga soal konsistensi terhadap nilai kemanusiaan dan konstitusi.

Pada akhirnya, perdamaian sejati tidak lahir dari forum megah atau proyek pembangunan semata. Perdamaian hanya akan terwujud ketika keadilan ditegakkan, pendudukan diakhiri, dan hak-hak rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya.

Selama akar ketidakadilan masih dibiarkan, maka setiap narasi perdamaian berisiko menjadi sekadar ilusi yang menenangkan dunia, tanpa benar-benar menghentikan penderitaan. (*)