MAKASSAR—Didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel Muhammad Arafah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abd Hayat Gani, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Kereta Api Makassar – Parepare secara virtual di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 6 Januari 2021.
Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani menyampaikan, mengawali tahun 2021 ini, memang butuh semangat baru, ide baru, gagasan baru, dan inovasi yang baru pula untuk melakukan hal-hal yang strategis.
“Kita menganggap bahwa Makassar – Parepare itu merupakan suatu hal yang strategis,” kata Abdul Hayat Gani.
Ia Menyebutkan Mengenai masalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tentu terintegrasi antara pusat dan daerah.
“Jika kita menganggap bahwa ini adalah suatu hal terintegratif yang kuat, semestinya waktu di Bulan (Oktober) lalu tidak terhenti,” sebutnya.
Abdul Hayat juga mengaku Pemprov Sulsel memang dalam supporting sistem untuk daerah, karena yang mengenali daerah itu, pemerintah kabupaten/kota. Tapi, kalau kabupaten kota ini akselerasinya lambat, maka akan mempengaruhi akselerasi di provinsi.
Untuk itu, Abdul Hayat Gani mengajak seluruh stakeholder yang terkait untuk melakukan percepatan. Bahkan, saat dirinya mengikuti rapat di Kejati, Gubernur meminta agar ini bisa diselesaikan selama dua bulan.
“Saya berharap akselerasi ini tidak berhenti. Mudah-mudahan dengan suasana hari ini, awal tahun 2021 ini, proses-proses itu kita tetap pastikan,” harapnya.
Ia menambahkan, setelah diskusi selesai, eksekusi juga bisa dilakukan.
“Kita kurangi diskusi, perbanyak eksekusi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sulsel Muhammad Arafah menambahkan Pemerintah Provinsi sulsel berkomitmen untuk senantiasa mensupport percepatan penyelesaian KA Makassar – pare.
“Kita tentunya senantiasa mensupport dan mendukung penuh percepatan penyelesaian KA Makassar – Parepare,” pungkasnya.
Diketahui Rakor ini dipimpin langsung oleh Plt Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ayodhia G L Kalake serta beberapa pejabat terkait. (*)
