SULSEL – Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah mendukung rencana pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan kunjungan WNA ke Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi adanya varian baru Covid-19 yang disebut lebih menular.

Nurdin Abdullah mengungkapkan, kebijakan tersebut disambut baik sebagai upaya melindungi masyarakat dari penularan virus khususnya di wilayah Provinsi Sulsel sendiri.

“Oleh karena itu kita sepakat, dan kita akan menjalankan apapun perintah pemerintah pusat untuk mem-protect wilayah masing-masing,” sebutnya, Selasa (29/12/2020).

Nurdin menekankan, pemerintah tidak boleh kecolongan dengan adanya penularan virus tersebut. Makanya diperlukan pembatasan mobilitas warga untuk menekan laju penularannya.

“Inikan kasus covid ini mulai berkembang varian baru. Jangan sampai kita kecolongan. Jadi saya kira tepat sekali pemerintah untuk secara selektif menerima orang-orang dari luar,” imbuhnya.

Diketahui, kebijakan pembatasan kunjungan WNA ini diumumkan secara resmi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/12) lalu. Retno menyebut keputusan itu disepakati pada rapat terbatas kabinet.

Kebijakan itupun telah ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (virus Corona) dengan menerbitkan regulasi yang berisi larangan sementara bagi WNA memasuki wilayah Indonesia, menyusul ditemukannya virus SARS-CoV-2 varian B117 dari Inggris yang bisa menular lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya.

“Karena tentu pemerintah mau mem-protect warganya. Kita termasuk di Sulsel, bagaimana kita menjaga warga kita supaya tidak terjangkit virus korona yang varian baru itu,” papar Nurdin Abdullah.

Ketua Tim Ahli Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin menuturkan, pemerintah melalui Satgas Covid-19 Sulsel pun masih gencar melakukan pengendalian Covid-19 dengan fokus pada program trisula atau tiga upaya pengendalian Covid-19. Diantaranya, tracking massive, aggressive testing, hingga public health education.

Hanya saja, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan masyarakat untuk tetap taat menjalankan protokol kesehatan. Di samping, lanjut Ridwan, tracing hingga pemeriksaan diagnosis Covid-19 secara massif harus tetap dilakukan.

“Dalam situasi ini, penerepan test massive sangat diperlukan untuk memisahkan dengan segera yang terkonfirmasi dengan yang sehat,” tandas Ridwan.(*)