Papua, Masih Banyak PR
Pada dasarnya pemerintah masih memiliki PR besar untuk kemajuan disana. Keberadaan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini membuat Papua tertinggal jauh dan perubahan berjalan lamban. Seharusnya sudah sejak dulu kemajuan terjadi disana.
Dengan keberlimpahan sumber daya alam yang menjadi penopangnya. Karena tata kelola aturan kehidupan yang lahir dari kapitalisme menjadikannya lamban, bukan hanya disana melainkan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia.
Di beberapa titik wilayah masih banyak desa yang tertinggal dan kemiskinan masih menjadi problematika yang belum terselesaikan.
Sistem kapitalisme melahirkan penguasa yang berpacu pada keuntungan semata. Sumber daya alam yang ada diserahkan pengelolaannya kepada swasta, dengan mengatasnamakan investasi.
Nyatanya justru menjadi jurang bagi kehidupan rakyatnya. Apalagi undang-undang yang ada selalu di revisi berdasarkan kebutuhan para pemilik kepentingan. Hal ini menjadi faktor lambatnya kemajuan pembangunan dan penyelesaian persoalan kehidupan rakyat.
Bukan lagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melainkan keuntungan bagi para pemilik modal. Bukankah sudah saatnya rakyat menyadari hal demikian?
Sejatinya sistem kapitalisme tidak akan mampu untuk menjawab seluruh masalah kehidupan. Bukan pula menjadi jawaban atas semua problem yang ada. Karena kapitalisme lahir dari asas pemisahan agama dari kehidupan.
Dimana nilai-nilai kehidupan dipandang dalam kacamata materi bukan peribadahan. Melahirkan penguasa yang minim empati dan hanya mementingkan diri sendiri dengan slogan mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Nyatanya rakyat hanya akan dilirik saat pesta demokrasi, selebihnya rakyat dibiarkan mandiri. Adapun bantuan hanya menjadi sekedar pemenuhan tanpa pertanggungjawaban sepenuhnya. Padahal kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak.
