MAKASSAR—Setelah melalui sejumlah dinamika perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar menetapkan titik lokasi calon pembangunan kantor kelurahan di Jl. MIPA RT. 01/ RW. 05, Komplek Unhas, Biring Romang, Jum’at (25/11/2022).
Penetapan titik lokasi tersebut ditandai dengan pengukuran lokasi oleh konsultan perencana dari Dinas PU kota Makassar dengan disaksikan langsung oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Nasir Rurung, Lurah Biring Romang, Jumiati S.Sos, Pj. Ketua LPM Biring Romang Ambang Ardi, perwakilan Dinas Tata Ruang, Syaifuddin Sijaya, Perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman, Hirman dan Bhabinkamtibmas Polsek Manggala, Aipda Iqbal Azis.
Selain itu nampak juga turut hadir mendampingiย Seklur, Muh. Saiful, Kasi Pemerintahan, Mariyani, anggota Satpol PP Kecamatan Manggala dan sejumlah PJ. Ketua RW dan RT se Kelurahan Biring Romang, serta beberapa tokoh masyarakat setempat.
Semenjak dimekarkan dari kelurahan Bangkala, 29 Desember 2016, menurut Pj Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Biring Romang, Ambang Ardi Yunisworo, kelurahan dengan 8 ORW ini sudah 3 kali pindah kantor dari Jl. Tamangapa Raya, Jl. Sastra I dan saat ini di Jl. Biologi.
“Sejak dimekarkan akhir tahun 2016 lalu, kelurahan kami ini sudah 3 kali pindah kantor dengan ngontrak rumah milik warga,” terang Ambang.
Hal senada diungkapkan Lurah Biring Romang, Jumiati, S.Sos yang merasa sangat bersyukur akhirnya semua pihak bisa bersepakat terkait titik lokasi calon pembangunan kantornya kelurahan.
“Tentu saya selaku lurah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah secara bersama-sama berjuang mulai dari tahap pemilihan hingga kesepakatan hari ini,” tutur Jumiati.
Di atas lahan fasum milik pemerintah Kota Makassar seluas sekitar 2.000 M2 ini menurut Jumiati selain akan dibangun kantor kelurahan rencananya juga akan dibangun PAUD oleh Dinas Pendidikan dan akan diusulkan juga untuk dibangun Ruang Bermain Anak ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Menyangkut proses pembangunannya, menurut Jumiati menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas PU Kota Makassar.
“Tugas kami mencari lahan dan menentukan titik saja, selanjutnya terkait proses pembangunan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkot dalam hal ini Dinas PU Kota Makassar,” pungkas Jumiati. (51l)
