JAKARTA – Sekretariat Regional CTI-CFF bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menyerukan pentingnya upaya konservasi lingkungan
kelautan da nwilayah pesisir untuk mendukung agenda kerja pemerintah Indonesia di bidang perikanan berkelanjutan.
Termasuk adaptasi perubahan iklim, dan ketahanan pangan melalui platform kerjasama Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security/CTI-CFF).
Sejak diresmikannya kelembagaan Sekretariat Regional CTI-CFF Permanen pada tahun 2015, kegiatan-kegiatan konsultatif dan tematik di bidang konservasi kelautan dan wilayah pesisir yang melibat kanenam (6) negara CTI-CFF (Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Solomon Islands, dan Timor-Leste) terus meningkat dan mendapat pengakuan dari lembaga-lembaga kerjasama regional dan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Bagi Indonesia, kegiatandan program yang dijalankan bersama dengan organisasi multilateral CTI-CFF memiliki nilai strategis di tingkat nasional dan regional. Beberapa diantaranya termasuk dikembangkannya upaya bersama Kawasan Konservasi Perairan (MPA) – tidak hanya untuk perikanan berkelanjutan, tetapi juga pariwisata berbasis kekayaan alam setempat.
Bentang laut yang dikelola secara efektif sesuai dengan pembagian zonasi, di dalamnya termasuk pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir. Semua kegiatan di atas diwadahi dalam bentuk kegiatan CTI-CFFTechnical Working Group (TWG).
“Sebagai salah satu anggota CTI-CFF dengan wilayah terluas, kami yakin Indonesia dapat menjadi penggerak kegiatan sekaligus memetik manfaat kerjasama ini – baik dalam hal teknis maupun inisiatif yang memberi dampak langsung pada perikanan berkelanjutan, adaptasi perubahaniklim, dan ketahananpangan,” ujar Widi A. Pratiko Ph.D, Direktur Eksekutif CTI-CFF, Jumat (8/9/2017)
Khusus untuk perikanan berkelanjutan, Indonesia memiliki agenda pembangunan perikanan utama, yaitu sustainability (keberlanjutan), prosperity (kesejahteraan) dansovereignty (kedaulatan) yang juga sesuai dengan tujuan program aksiCTI-CFF seperti disebutkan di atas.
Walaupun tantangan yang dihadapi juga tidaklah mudah, seperti meningkatnya sampah plastik (marine debris), pesatnya pembangunan wilayah pesisir, menurunnya kesehatan laut, penangkapan ikan berlebih dan merusak, serta kebijakan-kebijakan yang tidak pro lingkungan.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden No.85 tahun 2015– tentang CTI-CFF, Komite Nasional CTI-CFF Indonesia siap mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan bersama organisasi CTI-CFF di tingkat regional, nasional, maupun daerah.
“Implementasi kesepakatan tersebut, khusus yang bersinggungan dengan kebijakan nasional di bidang perikanan berkelanjutan di wilayah perairan dan pesisir Indonesia.” kata Brahmantya Satyamurti.
Di bagian lain, masalah adaptasi perubahan iklim juga menjadi perhatian utama CTI-CFF. Salah satunya melalui berbagai kegiatan diskusi dan perumusan kebijakan di tingkat regional dan internasional yang diterjemahkan kedalam kesepakatan regional dan nasional masing-masing negara.
Hal ini sesuai dengan semangat tujuan rencana aksi regional CTI-CFF yaitu tercapainya acuan adaptasi perubahan iklimbagi kawasan Segitiga Karang.
Harapannya masyarakat yang tinggal danhidup di wilayah pesisir dapat mengantisipasi perubahan iklim akibat pemanasan global yang sedang terjadi – termasuk di dalamnya alternatif sumber mata pencaharian dan mitigasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nur Masripatin M.For. Sc, mengatakan, KLHK adalah bagian dari Komisi Nasional CTI-CFF Indonesia yang khusus menangani masalah adaptasi perubahan iklim karena pemanasan global.
“Apa yang dijalankan oleh CTI-CFF selama dua tahun belakangan turut memberikan sumbangsih pemikiran bagi solusi intervensi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia,” jelas Nur Masripatin.
Di bagian lain, M. Zulficar Mochtar, ST, M.Sc, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia juga menyambut baik inisiatif terbaru yang dilakukan oleh Regional Sekretariat CTI-CFF yaituCTI-CFF University Partnership.
CTI-CFF University Partnership adalah wadah intelektual universitas-universitas ternama, khususnya bidang kelautan dan perikanan dari enam (6) negara anggota CTI-CFF, termasuk negara tetangga seperti Australia dalam membantu merumuskan berbagai kebijakan konservasi kelautan, perikanan berkelanjutan, dan ketahanan pangan dalam bentuk kegiatan riset, capacity building, dan outreach.
Kedepannya peran CTI-CFF diharapkan dapat terus ditingkatkan menjadi rujukan kegiatan-kegiatan di bidang bentang laut, manajemen perikanan berbasis ekosistem, kawasan konservasi perairan, adaptasi perubahan iklim, dan spesies yang terancam.
Seperti diketahui, CTI-CFF atau The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security merupakan sebuah kerjasama multilateral enam negara yang bekerja bersama untuk menjaga sumberdaya laut dan pantai dan memfokuskan kegiatannya pada beberapa isu penting seperti ketahanan pangan, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati laut.
CTI-CFF didirikan secara formal dalam Leaders Summit di tahun 2009 melalui persetujuan para pemimpin enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste (CT6).
Untuk mengadopsi CTI Regional Plan of Action (CTI RPOA) yang merupakan rencana aksi strategis yang terbagi dalam beberapa kelompok kerja yang menangani, pengelolaan bentang laut, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, kawasan konservasi perairan, adaptasi perubahan iklim, dan pengelolaan spesies terancam punah. (*/shar)
