Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan pusat mengumumkan bahwa kota Makassar masuk dalam nominasi Anugerah Paritrana atau penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2018.
Ada 12 Kabupaten/Kota yang diumumkan oleh Kemenko PMK ikut masuk nominasi. demikian juga dengan 12 nominasi pemerintah Provinsi,
12 nominasi kategori perusahaan besar dan 8 nominasi untuk kategori perusahaan menengah.
Anugerah Paritrana ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2017.
Tujuannya penghargaan kepada Pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten atau Kota serta Badan usaha maupun perusahaan besar yang dinilai telah memberii perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh karyawannya.
Ada dua tahap penilaian yang dilakukan oleh kemenko dan Jamianan sosial ketenagakerjaan
Tahap pertama penilaian untuk masuk dalam daftar nominasi yang dilaksanakan pada tanggal
24-26 Januari oleh Tim dari Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
“Tahap selanjutnya adalah tahapan kedua yakni berupa wawancara untuk kepala daerah maupun wali kota,” ucap Danny setelah melalui tahap sesi wawancara.
Menurut Danny hal yang wajar apabila Pemkot Makassar masuk dalam nominasi karena saat ini pemkot Makassar mendukung penuh Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pelaku usaha besar serta UMKM sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah melampaui target pelaksanaan di pemerintah kota, Mulai dari RT/RW, pekerja drainase maupun tenaga Honorer semua terlindungi oleh jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan inilah salah satu tolak ukur sehingga kita masuk nominasi anugrah parittrana,” terang Danny.
Tim penilai untuk nominasi anugrah pratrini dari unsur Serikat Pekerja yaitu Rudi Prayitno. Sedangkan dari Kementrian PMK adalah bapak Sonny Harry Budiutomo,Dari Kementerian Ketenagakerjaan, Wahyu Widodo, Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih, dan terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan, bapak Cotta Sembiring.
Sedangkan dari Ahli Jaminan Sosial nampak bapak Chazali Situmorang dan Hotbonar Sinaga, Demikian juga dari Ahli Kebijakan Publik, Riant Nugroho, serta Staf Ahli Apindo, Myra Maria Hanartani. [*]
