MBG dan Ilusi Negara Hadir: Ketika Kebijakan Strategis Gagal Menyentuh Akar Stunting

OPINI—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dipromosikan sebagai bukti kehadiran negara dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, setelah berjalan sekitar satu tahun, jurang antara klaim kebijakan dan realitas di lapangan kian terbuka. Stunting belum terselesaikan, sementara persoalan baru justru bermunculan dan berulang.

Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk MBG tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Hingga kini, tidak ada indikasi kuat bahwa program ini mampu menyentuh akar persoalan stunting.

Sebab, stunting bukan semata akibat anak tidak makan saat jam sekolah, melainkan akumulasi kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, mahalnya pangan bergizi, serta lemahnya jaminan nafkah keluarga. MBG yang hadir sebatas distribusi makanan menjadikan persoalan kompleks itu seolah cukup diselesaikan dengan proyek bagi-bagi pangan.

Alih-alih menjadi solusi, MBG justru dibayangi persoalan serius yang berulang. Kasus keracunan massal, temuan ompreng mengandung unsur babi, dapur SPPG yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, hingga kekacauan distribusi memperlihatkan kegagalan negara menjamin mutu program yang menyangkut hajat hidup anak-anak.

Kondisi ini diperparah oleh pernyataan resmi bahwa program tidak memerlukan keterlibatan ahli gizi, absennya latar belakang keahlian gizi pada jajaran pimpinan BGN, serta penggunaan makanan ultra-proses (ultra-processed food/UPF) yang secara ilmiah dinilai berisiko bagi kesehatan jangka panjang.

Di tengah kualitas yang dipertanyakan, mencuat pula dugaan penyimpangan anggaran. Ketimpangan antara biaya yang diklaim dengan realisasi di lapangan, hingga kasus gaji pekerja yang belum terbayarkan, menegaskan bahwa MBG bukan hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi membahayakan rakyat. Sebuah ironi bagi kebijakan yang dipromosikan sebagai program kesehatan.

Prioritas anggaran MBG juga berdampak langsung pada berkurangnya alokasi sektor publik lain yang tak kalah vital, seperti penanggulangan bencana dan kebutuhan mendesak masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa MBG tidak lagi sekadar program sosial, melainkan telah diposisikan sebagai proyek politik yang diprioritaskan secara tidak proporsional, meski problem yang dihadapi bersifat sistemik.

MBG mencerminkan karakter kebijakan dalam sistem kapitalisme yang lebih berorientasi pada keberlangsungan program dibanding penyelesaian masalah rakyat. Program ini tetap dijalankan meski sekolah libur dan direncanakan berlanjut saat bulan puasa, dengan praktik pembagian makanan secara rapel demi efisiensi. Pola ini justru menurunkan kualitas asupan harian dan meningkatkan risiko kesehatan karena makanan yang dibagikan didominasi produk kemasan, tinggi gula, dan ultra-proses.

Pelaksanaan tersebut bahkan menuai keberatan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, yang menilai MBG selama masa libur perlu dikaji dari sisi ketepatan sasaran dan efektivitas. Kritik ini menegaskan bahwa evaluasi manfaat kerap kalah oleh keharusan menjaga program tetap berjalan. Dalam kondisi demikian, MBG lebih menyerupai proyek administratif untuk serapan anggaran ketimbang kebijakan pelayanan publik yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.

Meski berbagai persoalan muncul secara berulang dan sistemik, MBG tidak dihentikan ataupun dievaluasi secara mendasar. Program ini terus dipaksakan berjalan, menandakan bahwa kepentingan rakyat bukan prioritas utama. Penyerahan pengelolaan dapur SPPG kepada pihak swasta semakin menegaskan watak kapitalistik kebijakan ini.

Ketika urusan pangan rakyat dikelola dengan skema bisnis, terlebih oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa, kebijakan sosial mudah berubah menjadi ladang akumulasi keuntungan segelintir elite. Negara pun bergeser peran, dari pengurus rakyat menjadi fasilitator kepentingan pengusaha dan kroni kekuasaan.

Lebih jauh, MBG menyingkap ketidakamanahan penguasa dalam mengelola anggaran publik. Anggaran strategis yang seharusnya dialokasikan berdasarkan skala prioritas kebutuhan rakyat justru terpusat pada satu program bermasalah, sementara sektor vital lain dikorbankan.

Dalam logika kapitalisme politik, anggaran negara kerap diperlakukan sebagai instrumen legitimasi dan stabilitas kekuasaan, bukan sebagai amanah untuk menyejahterakan rakyat. Akibatnya, kebijakan tetap dipertahankan meski gagal, karena yang dipertaruhkan bukan nasib rakyat, melainkan wibawa dan kepentingan politik penguasa.

Islam menawarkan pendekatan yang berbeda. Persoalan stunting tidak diselesaikan melalui proyek populis, melainkan dari akar sistem. Negara diposisikan sebagai raa’in (pengurus rakyat), yang bertanggung jawab langsung atas pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pangan bergizi.

Pemenuhan pangan bukan bantuan bersyarat, melainkan hak setiap individu. Pencegahan stunting dilakukan dengan memastikan setiap keluarga memiliki akses ekonomi yang stabil, distribusi pangan yang adil, serta pengelolaan anggaran negara sebagai amanah, bukan komoditas politik.

Sejarah mencatat bagaimana negara dalam sistem Islam mengambil alih langsung pemenuhan pangan rakyat saat krisis, memastikan distribusi adil, mencegah penimbunan, dan menindak spekulasi. Dengan paradigma tersebut, makanan bergizi menjadi kondisi normal dalam kehidupan rakyat, bukan sesuatu yang hanya hadir melalui program gratis yang rawan diselewengkan.

Realitas MBG yang tetap dipaksakan berjalan saat libur dan puasa, dirapel dalam distribusi, rawan ketimpangan harga, dan sarat kepentingan menunjukkan bahwa stunting tidak mungkin diselesaikan melalui kebijakan strategis dalam sistem kapitalistik.

Selama negara berpikir dalam logika kapital dan kepentingan elite, rakyat akan terus menjadi objek eksperimen kebijakan. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar kenyang sesaat, melainkan jaminan agar tidak pernah lapar sepanjang hidupnya. (*)