JAKARTA—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025.
Pembekalan ini bersifat mandatori, yang berarti kehadiran merupakan keharusan bagi seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka pada Kamis, 20 Februari 2025.
Persiapan fisik menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh Munafri. Menjelang keberangkatannya ke Magelang pada 21 Februari 2025, ia berusaha untuk memastikan kondisi tubuhnya tetap bugar selama kegiatan berlangsung.
“Kalau persiapan, mau tidak mau ini adalah sifatnya mandatori, kita harus datang. Bagaimana fit-nya tubuh kita, harus kita jaga,” ujar Munafri, Kamis (20/2/2025).
Selain fokus pada kebugaran fisik, Munafri menekankan pentingnya mengikuti seluruh materi yang akan disampaikan selama kegiatan. Berdasarkan jadwal yang telah diterima Munafri, sebagian besar pemateri berasal dari jajaran Kabinet Merah Putih.
Menurutnya, pemerintah pusat memiliki tujuan untuk menciptakan sinkronisasi program yang bisa diaplikasikan hingga ke tingkat paling bawah pemerintahan.
“Karena di sana akan sangat penting, sarat dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang kalau kita lihat jadwalnya, hampir sebagian besar datang dari Kabinet Merah Putih,” katanya.
Munafri juga menilai kehadiran pemateri dari pemerintah pusat menunjukkan keseriusan Presiden dalam mendorong implementasi kebijakan yang selaras di berbagai daerah. Dengan sinkronisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan program-program prioritas secara efektif.
“Artinya presiden atau pemerintah pusat ingin membuat sinkronisasi program yang bisa turun sampai ke wilayah yang bisa tereksekusi dengan baik sampai ke wilayah yang paling bawah,” tambah Munafri.
Sebagai wali kota, Munafri menyambut positif inisiatif sinkronisasi tersebut. Ia berharap kegiatan di Akmil Magelang dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program nasional.
“Sebagai wali kota, tentu kita akan merespons ini dengan baik, bagaimana kita membangun sebuah sinkronisasi program yang Insya Allah kita mampu menjalankan segala macam program yang akan dilakukan atau apa yang menjadi cita-cita presiden Republik Indonesia,” pungkasnya. (*/4dv)
