MAKASSAR – Musrenbang anak tingkat kota palopo berlansung meriah,puluhan anak yang terlibat didalamnya merasakan kegemberiaan.acara ini dibuka oleh skretaris daerah Palopo.senin (9-2-20).

Pada sambutan tertulis Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3ADalduk KB) Sulsel yang diwakili seksi perlindungan khusus anak Andi nurseha,mengatakan Berbicara tentang anak sebagai agen perubahan tentunya anak-anak harus diberikan ruang untuk mengekspresikan hak mengungkapkan pendapat mereka, termasuk dalam hal ikut memberikan masukan dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah.

“Salah satu aksi nyata adalah anak-anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat mereka melalui kegiatan Musrenbang Anak yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat NAsional,” Ungkap Kadis DP3ADalduk KB Sulsel yang dibacakan Andi Nurseha.

Lanjutnya Hasil dari musrenbang ini nantinya akan di bawa ke Musrenbang Provinsi dimana Provinsi Sulsel telah mengikutkan anak dalam Musayawah Perencanaan Pembangunan sebagai wujud Komitmen Provinsi sebagai Pengerak Kabupaten Layak Anak.

“Yang menjadi PR nya kita sekarang adalah Mendorong Pusat untuk mengikutsertakan anak-anak kita pada Musrenbang Nasional,” Tegasnya.

Lebih jauh menyebutkan Dari hasil Evaluasi KLA tahun 2019 ada sebanyak 20 kabupaten dan kota disulsel atau 83,33% yang sudah melaksanakan Musrenbang Anak termasuk Palopo, meskipun belum dilaksanakan mulai ari tingkat kelurahan dan kecamatan, namun ini merupakan progress yang sangat baik karena Pemerintah Kota PAlopo sangat merespon kegiatan-kegiatan program yang terkait anak.

” Saya yakin kedepan melalui Bapeda Kota PAlopo, akan melaksanakan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan,” sebutnya.

Dia menambahkan saat ini masih ada 4 kab/kota yang menjadi PR Provinsi untuk mendorong ke 4 kabupaten ini yaitu Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang dan Selayar) melaksanakan Musrenbang Anak.

“Seringkali Perencanaan Pembangunan Daerah, tidak berpihak kepada anak-anak. Contoh misalnya beberapa sekolah dibangun di seberang sungai, sementara murid tinggal di sisi sebelah sungai, sehingga ketika musim hujan anak-anak terpaksa harus libur, tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar karena tidak bisa menyeberangi sungai yang sedang banjir, dan lain sebagainya. Sehingga salah satu solusinya adalah bagaimana kita mendengarkan pemikiran jujur namun sangat menyentuh dari anak-anak,”Tambahnya.

“Forum Anak bukan miliknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi Milik Pemerintah Daerah Kota Palopo, Kita Punya Forum Anak dan kelompok anak lainnya seperti Karang Taruna, Pick Er dan sebagainya.saya juga sampaikan bahwa untuk Kota Palopo dari hasil evaluasi KLA tahun 2019, Masih ada 3 kecamatan yang belum terbentuk forum anaknya dari 9 kecamatan yang ada, demikian halnya dengan Forum Anak Kelurahan baru ada 12 yang terbentuk dari 48 kelurahan yang ada di Kota PAlopo. hal ini perlu mendapatkan perhatian khususnya oleh Dinas PPPA dan Forum Anak Kota PAlopo untuk bisa memfasilitasi terbentuknya FA di semua kecamatan dan kelurahan tentunya secara bertahap,”Tutupnya. [*]