MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar menyatakan kesiapan penuh dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah. Komitmen ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (22/7/2025) di War Room Balai Kota Makassar.
Rakor tersebut membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi peran aktif pemerintah daerah dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat Indonesia.
“Kami optimis, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Makassar bisa tetap terkendali. Kolaborasi antara Pemkot dan Forkopimda terus diperkuat agar inflasi tidak melonjak,” kata Sekda Zulkifly.
Ia menjelaskan, melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Pemkot Makassar rutin memantau kondisi pangan guna memastikan harga-harga tetap stabil. Menurutnya, stabilitas pangan adalah kunci utama dalam menjaga inflasi tetap aman.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Alamsyah, membeberkan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkot Makassar. Salah satunya melalui pemantauan harian harga di 12 pasar tradisional dan dua pasar modern. Pemkot juga aktif menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak dua hingga tiga kali dalam sepekan.
“Jika harga pangan strategis di pasar mulai naik, kami langsung intervensi dengan GPM di lokasi tersebut,” terang Alamsyah.
Selain menggandeng Bulog, Pemkot juga bekerja sama dengan 22 distributor pangan dalam menjaga pasokan dan harga. Alamsyah mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menurunkan harga beras SPHP menjadi Rp58.000 per 5 kg, serta minyak goreng menjadi Rp15.000 per kg, yang kemudian didistribusikan ke masyarakat lewat GPM.
Ia menambahkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh OPD bekerja kolektif dalam mengatasi inflasi. Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kerja lintas sektor dan tidak bisa diserahkan hanya pada satu instansi.
“Koordinasi antar OPD menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga di Makassar,” tegas Alamsyah.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Disperkim), Mahyuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat. Pemkot Makassar disebutnya sudah mengambil langkah awal dengan menjalankan kesepakatan bersama tiga menteri untuk penghapusan PBB dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Inventarisasi lahan tengah kami lakukan. Rencananya, rumah-rumah itu akan dibangun dalam bentuk rumah susun agar lebih efektif dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelas Mahyuddin.
Dengan sinergi antarlembaga dan komitmen penuh dari berbagai instansi, Pemkot Makassar optimis mampu menjaga stabilitas harga dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (70n/Ag4ys/4dv)
