MAKASSAR—Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Adnan, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Rakor yang digelar secara virtual pada Senin (24/3/2025) ini berlangsung di Balai Kota Makassar dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Irwan Adnan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
“Kami menerima banyak masukan berharga dari KPK. Pemkot Makassar siap menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan untuk memastikan pengelolaan APBD lebih transparan dan akuntabel,” ujar Irwan.
Rakor ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk:
- Pengelolaan Keuangan Daerah: Evaluasi pengelolaan APBD untuk memastikan belanja sesuai prioritas pembangunan.
- Perizinan dan Tata Ruang: Penataan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penyederhanaan proses perizinan bangunan.
- Pelayanan Publik: Optimalisasi layanan kesehatan, seperti puskesmas, yang berdampak langsung pada masyarakat.
- Pengelolaan Hibah Daerah: Seleksi ketat penerima hibah untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.
Irwan juga menyatakan bahwa pertemuan khusus dengan Inspektorat Daerah akan dilakukan sebelum rakor lanjutan bersama KPK untuk mempersiapkan langkah-langkah yang lebih konkret.
Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) Wilayah IV KPK RI, Epakartika, menyoroti pentingnya evaluasi rutin terhadap perencanaan anggaran tahun 2025. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penyedia jasa serta penyelarasan program dengan kebutuhan daerah.
“Profiling penyedia jasa harus lebih detail, dan setiap program harus relevan dengan visi pimpinan daerah terpilih,” ungkap Epakartika.
Senada dengan itu, Narsidin, anggota Tim Satgas Koorsup lainnya, mengingatkan bahwa pengawasan ketat bertujuan mencegah potensi penyimpangan anggaran yang dapat merugikan negara. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran dana hibah.
Rapat ini turut membahas alokasi anggaran tahun 2025 yang akan difokuskan pada sektor prioritas, seperti:
Pendidikan: Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan.
Kesehatan: Perbaikan infrastruktur dan layanan kesehatan masyarakat.
Infrastruktur: Pengembangan fasilitas umum untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan untuk memastikan implementasi langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan bersama. (70n/Ag4ys/4dv)
