Mediasulsel.com, Presiden Joko Widodo Hari ini (17/10/2016) hadir di Papua dalam rangka mencanangkan elekrifikasi hingga pedalaman Papua serta pencanangan kebijakan satu harga BBM di Papua.
Presiden juga meminta agar proyek pembangunan infrastruktur listrik di Provinsi Papua dipercepat. Sampai saat ini, rasio elektrifikasi di Papua baru mencapai 47 persen, artinya masih terdapat 53 persen penduduknya belum menikmati listrik. Hal ini ditegaskan Presiden saat meresmikan sejumlah proyek infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat, Senin, 17 Oktober 2016.
Sebelumnya, Presiden sempat berbicara dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang berjanji semua kecamatan di Papua dan Papua Barat akan terang benderang pada tahun 2020. “Saya sampaikan, saya tidak mau selesainya di 2020. Saya minta di 2019. Masa lama sekali? Disampaikan ke saya, Pak medannya di Papua ini berat. Ya saya tahu, saya kan sudah ke Wamena, Nduga, juga besok saya ke Yahukimo,” ujar Presiden.
Diakui Presiden, membangun infrastruktur di Tanah Papua berbeda dengan di wilayah lain di Indonesia. Papua dan Papua Barat memiliki medan yang sangat sulit. “Inilah tantangan program proyek yang ada di Papua dan Papua Barat, medannya berat. Saya tahu tapi jangan diundur-undur. Saya minta semuanya dimajukan,” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meresmikan sekaligus enam proyek pembangunan pembangkit listrik di Papua. Keenamnya ialah Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1,25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilometer sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilometer sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Mega Volt Ampere, dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.(*)
