YOGYAKARTA – Menjelang pelaksanaan Muktamar V Wahdah Islamiyah di Jakarta pada 21–25 Agustus 2026, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Wahdah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Dialog Kebangsaan sebagai ruang konsolidasi gagasan sekaligus penguatan kolaborasi lintas elemen bangsa. Forum yang berlangsung Sabtu (1/8/2026) itu menyoroti pentingnya kepemimpinan berintegritas, moderasi, dan persatuan nasional di tengah berbagai tantangan kebangsaan.
Mengusung tema “Salam Sehat Indonesia: Jalan Kebangkitan Umat dan Penguatan Ketahanan Bangsa”, kegiatan tersebut menghadirkan akademisi, tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan partai politik untuk membahas arah pembangunan Indonesia dari perspektif kebangsaan dan keumatan.
Ketua DPW Wahdah Islamiyah DIY, Ustaz Abu Ayyub, mengatakan Muktamar V bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berkah. Menurutnya, konsep Indonesia Berkah dibangun melalui masyarakat yang sehat hati, sehat jasmani, dan sehat ekonomi sebagai fondasi kebangkitan umat serta ketahanan bangsa.
Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah, Dr. KH. Muh. Zaitun Rasmin, mengungkapkan Dialog Kebangsaan telah digelar di sedikitnya 10 daerah sebagai bagian dari rangkaian sosialisasi Muktamar V. Ia menegaskan Wahdah Islamiyah terus memperluas komunikasi dengan kalangan intelektual dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat kontribusi organisasi terhadap kehidupan berbangsa.
Menurut Zaitun, Wahdah Islamiyah yang bermula dari gerakan pengajian pada 1986 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada 2000 tetap berpegang pada prinsip wasathiyah atau jalan tengah dalam dakwah. Prinsip tersebut dinilai menjadi pijakan untuk menghadirkan Islam yang moderat, konstruktif, dan mampu menjawab berbagai persoalan umat maupun bangsa.
Dalam sesi dialog, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, menilai demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Ia menyoroti maraknya politik dinasti, lemahnya fungsi partai politik, korupsi birokrasi, hingga menurunnya kualitas kebebasan sipil yang dinilai menghambat lahirnya kepemimpinan yang sehat.
Ridho menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, moralitas, dan keimanan agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Menurutnya, nilai-nilai ibadah dan etika harus menjadi pengendali dalam setiap proses kepemimpinan sehingga kepentingan publik tetap menjadi prioritas.
Sementara itu, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Muhammad Chirzin, menekankan bahwa keislaman dan keindonesiaan merupakan dua nilai yang saling menguatkan. Ia mendorong para tokoh agama untuk menghadirkan agama sebagai perekat persatuan melalui dialog, gotong royong, dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum MUI DIY, Prof. Dr. KH. Machasin. Menurutnya, tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menjaga harmoni sosial di tengah krisis kepercayaan dan potensi polarisasi. Karena itu, moderasi beragama harus berjalan seiring dengan penegakan keadilan agar persatuan nasional tetap terjaga.
Melalui Dialog Kebangsaan tersebut, Wahdah Islamiyah berharap Muktamar V tidak hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi dengan berbagai elemen bangsa dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas, memperkokoh persatuan, serta mewujudkan Indonesia yang sehat, tangguh, dan penuh keberkahan. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Muhammad Akbar (Humas Muktamar V WI)
