JAKARTA — Pemerintah mulai mengubah cara warga mengakses bantuan sosial (bansos). Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong masyarakat di tingkat lingkungan menjadi ujung tombak pemutakhiran data melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga dan pembentukan Agen Perlinsos.
Dikutip dari beritasatu.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh Dinas Sosial di Indonesia memperbanyak Agen Perlinsos. Mereka akan membantu warga melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data sebagai dasar penyaluran bantuan.
“Saya ingin ini menjadi salah satu hal yang kita kerjakan secara bersama-sama,” kata Gus Ipul saat memimpin rapat daring bersama ratusan perwakilan Dinas Sosial seluruh Indonesia di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).
Menurut Gus Ipul, digitalisasi bansos melalui Perlinsos menjadi bagian penting untuk mempersempit celah kesalahan data. Sistem tersebut ditargetkan diterapkan secara nasional pada 2027 dengan proses yang dilakukan bertahap dan terukur.
Tantangannya masih besar. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam dua tahun terakhir baru mencapai sekitar 33 persen. Kondisi itu mendorong Kemensos memperluas Perlinsos dengan dukungan kecerdasan buatan (AI) dan integrasi berbagai data pemerintah.
“Sistem digitalisasi bansos ini terhubung dengan semua data yang ada, mampu merekam lebih tajam, lebih presisi data-data yang dibutuhkan dan kita jadikan pedoman untuk melakukan penyaluran bansos,” ujarnya.
Gus Ipul meminta Dinsos, pemerintah desa, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, komunitas, pemuda, perempuan hingga pendamping program pemerintah ikut menggerakkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Mereka diminta aktif menemukan dan membantu mendaftarkan warga miskin, miskin ekstrem, rentan, serta masyarakat berkebutuhan khusus.
Namun, peran agen dibatasi secara tegas. Agen Perlinsos hanya membantu proses pendaftaran dan tidak menentukan siapa yang berhak menerima bansos. Kelayakan penerima ditentukan sistem berdasarkan data dan kriteria yang telah ditetapkan.
“Agen adalah relawan, tidak dibayar, tidak boleh memungut upah, tidak boleh memanipulasi data,” tegas Gus Ipul.
Koordinator Harian Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Rahmat Danu Andika, menjelaskan proses pendaftaran dirancang sederhana. Pemilik KTP dapat menjadi agen, sementara warga yang mengajukan bansos cukup dibantu menggunakan NIK, autentikasi biometrik wajah, serta ID pelanggan PLN atau nomor meteran listrik.
Data PLN kemudian digunakan sistem untuk melihat rata-rata konsumsi listrik selama enam bulan terakhir. Nama pemilik ID pelanggan tidak harus sama dengan nama pendaftar, sepanjang listrik tersebut digunakan di tempat tinggal pendaftar saat ini.
Saat ini sekitar 204 ribu Agen Perlinsos telah tersebar di Indonesia. Mereka telah membantu pendaftaran sekitar 4,7 juta keluarga. Untuk Program Sembako/BPNT, sekitar 4,6 juta keluarga telah mendaftar dan sekitar 2,2 juta dinilai berpotensi memenuhi kriteria. Sementara untuk PKH, sekitar 4,3 juta keluarga telah mendaftar dan sekitar 1,1 juta berpotensi memenuhi kriteria.
Kemensos menargetkan jumlah agen terus bertambah agar akses bansos semakin dekat dengan warga. Konsepnya sederhana: ketika ada warga yang membutuhkan bantuan, orang pertama yang bisa membantu mengakses sistem adalah tetangga sendiri.
Untuk menjadi Agen Perlinsos, masyarakat cukup memiliki KTP dan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), kemudian mendaftar melalui Portal Perlinsos Digital Agen Kemensos. Calon agen selanjutnya mengisi data diri, menjalani verifikasi wajah, dan menyetujui Pernyataan Komitmen Agen. (Ag4ys/B-Network)
