MAKASSAR—Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menerima kunjungan kerja Bupati Sarolangun, Provinsi Jambi, H. Hurmin, SE, di ruang rapat Sekda Makassar, Balai Kota Makassar, Rabu (11/2/2026). Kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman terkait pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan.
Dalam pertemuan itu, Andi Zulkifly didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar Muh Roem serta Sekretaris Bappeda Makassar A Ato Rakhmawan. Sekda Makassar memaparkan kondisi Kota Makassar sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa yang tersebar di 153 kelurahan.
Andi Zulkifly mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar terus menunjukkan tren positif. Pada tahun lalu, PAD Makassar tercatat mencapai Rp1,9 triliun dan ditargetkan meningkat pada tahun ini. Namun, pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat hingga Rp500 miliar turut berdampak pada kapasitas fiskal daerah.
“Pemotongan dana transfer dari pusat biasanya bisa mencapai 10 persen. Meski berpengaruh pada keuangan daerah, kami tetap melakukan optimalisasi anggaran agar program prioritas tetap berjalan dan dirasakan masyarakat,” ujar Andi Zulkifly.
Ia juga menjelaskan struktur perekonomian Kota Makassar ditopang sejumlah sektor strategis, seperti perumahan, perkantoran, dan komunikasi, yang sekaligus menjadi sumber lapangan kerja. Seluruh program pembangunan Pemkot Makassar telah terintegrasi dalam aplikasi Lontara sebagai sistem perencanaan dan pengendalian program.
“Program kami dijalankan secara bertahap dan terukur melalui aplikasi Lontara, sehingga visi dan misi Wali Kota Makassar dapat direalisasikan di akhir masa jabatan,” jelasnya.
Terkait manajemen aparatur, Andi Zulkifly menegaskan pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemkot Makassar tetap dilakukan melalui mekanisme lelang jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan, meskipun banyak ASN berlatar belakang purna praja.
Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin mengaku terkesan dengan tata kelola pemerintahan dan tingginya PAD Kota Makassar. Ia menyebut PAD Kabupaten Sarolangun yang baru berusia 27 tahun masih berkisar Rp100 miliar.
“Kami datang ke Makassar untuk belajar. PAD Makassar sangat tinggi dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk mencari formula meningkatkan pendapatan daerah,” kata Hurmin.
Hurmin juga menyoroti dampak pemotongan penerimaan daerah serta persoalan kepegawaian, khususnya kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini menjadi beban anggaran pemerintah daerah. Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja dan kedisiplinan ASN serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses jalan.
“Kami berharap pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antardaerah dan menjadi referensi bagi Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kapasitas fiskal serta kualitas tata kelola pemerintahan,” tutup Hurmin. (70n/4dv)
