MAKASSAR—Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan tahun 2027.
Forum ini disebut menjadi ruang penyelarasan seluruh usulan masyarakat, DPRD, dan kebijakan pemerintah kota agar program pendidikan lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Andi Zulkifly saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Novotel, Kamis (5/2/2026).
Ia mengingatkan agar forum tersebut tidak dipandang sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, penyusunan program pendidikan 2027 telah dimulai sejak 2025 melalui tahapan perencanaan yang sistematis.
Proses itu diawali dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan musrenbang kota, konsultasi publik, hingga forum perangkat daerah.
“Seluruh usulan masyarakat, hasil reses DPRD, serta arah kebijakan pemerintah kota dibahas dan diselaraskan dalam forum ini sebelum dirumuskan dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah,” ujar Zul—sapaan akrabnya.
Mantan Kepala Bappeda Makassar itu menegaskan tidak semua usulan dapat langsung diakomodasi. Setiap program harus diverifikasi berdasarkan prioritas wali kota, kewenangan pemerintah kota, serta sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan pusat.
Ia juga menekankan kolaborasi lintas perangkat daerah. Program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, misalnya, membutuhkan dukungan data dari Dinas Sosial, sementara transformasi digital pendidikan memerlukan peran Dinas Kominfo.
Selain itu, program pendidikan daerah harus selaras dengan visi misi Wali Kota Makassar dalam RPJMD dan mendukung program prioritas nasional.
Keterbatasan anggaran, kata dia, menuntut adanya skala prioritas dengan fokus pada program berdampak luas, khususnya bagi masyarakat di wilayah pinggiran dan kelompok berpenghasilan rendah.
Zul berharap forum tersebut menghasilkan rencana kerja Dinas Pendidikan 2027 yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan pendidikan Kota Makassar.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Makassar Achi Soleman menyebut forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program lintas perangkat daerah guna mewujudkan pendidikan bermutu dan inklusif. Forum tersebut mengangkat tema “Memperkuat Partisipasi Semesta dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”
Menurut Achi, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga keluarga, dunia usaha, komunitas, hingga media. Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala BPMP Sulsel dan Kepala Bappeda Makassar.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan regulasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi bagian penting dalam penyusunan program pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Makassar. (70n/Ag4ys/4dv)
