MAKASSAR, Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah (NA) memimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kota Se-Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 15 November 2019.
Pada triwulan III-2019, ekonomi Sulawesi Selatan tercatat tumbuh 7,21persen (yoy) dan menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Adapun Inflasi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 diperkirakan berada pada rentang 3,5% +/-1% (tiga koma lima persen, plus minus satu persen).
“Inflasi Sulsel diperkirakan berada di range 3,5 persen, plus minus 1 persen. Namun tetap perlu diantisipasi peningakatan harga menjelang akhir tahun,” kata Nurdin Abdullah.
Pada rapat ini, Ia menekankan untuk diantisipasi peningkatan harga menjelang akhir tahun serta penguatan strategi tim pengendali inflasi daerah dalam jangka panjang.
17 Komoditas yang paling sering menyebabkan inflasi, terdapat empat 4 komoditas utama yang masuk kategori prioritas.
Beras memiliki persistensi yang cukup tinggi (0,54) dengan bobot inflasi 4,81 persen. Selain beras, juga perlu diperhatikan ikan bandeng, daging ayam ras, dan ikan cakalang adalah komoditas pangan yang perlu mendapatkan perhatian karena persistensi yang tinggi disertai bobot yang dominan diabndingkan komoditas lain.
Gubernur mengatakan bahwa pengendalian inflasi perlu dilakukan secara struktural melalui tiga strategi utama: pertama dengan produksi melalui penguatan produksi dan distribusi. Kedua melalui teknologi dengan penguatan riset dan aplikasi teknologi tepat guna. Ketiga, melalui pembiayaan dengan penguatan skim pembiayaan produksi pertanian.
“Yang menjadi masalah besar di petani adalah ketimpangan harga di tingkat petani dan pedagang. Mungkin perlu kita bersama-sama tentu perbankan punya peranan penting. Jangan sampai sejak Indonesia merdeka sistem ijon, penguatan modal melalui rentenir,” papar Nurdin Abdullah.
Demikian juga pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis nelayan dan petani ini akan menghasilkan ekonomi Sulsel yang pada akhirnya mendorong perbaikan inflasi secara struktural.
“Kita harus bersama pimpinan daerah kita sentuh masyarakat kita yang berada di hulu,” katanya.
Kedepan ia berharap tidak lagi mengandalkan cara petik jual, tetapi bagaimana mengolah hasil produksi tersebut sehingga memiliki nilai tambah.
Masalah yang harus ditangani juga disebutkan olehnya. Yakni, pedagang yang menyimpan dan tidak mendistribusi barang ini juga merupakan persoalan.
Nurdin juga membahas soal kelangkaan BBM, termasuk solar.
Ia menyampaikan kelangkaan ini diakibatkan sudah terlampaunya. Ia pun telah menyurat ke BP Migas untuk menambah kuota Sulsel. Hal ini terutama untuk memenuhi kebutuhan menjelang natal dan tahun baru.
“Kita berharap dari pertemuan ini kita berhasil menghasilakn inovasi dalam pertumbuhan ekonomi kita dan menekan inflasi kita,” harapanya.
Kegiatan ini dihadiri Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani, para anggota Forkopimda, bupati/wali kota dan pimpinan perbankan dan Kepala OJK Regional 6 Sulampua Zulmi dan Ketua MUI Sulsel, KH Sanusi Baco.
Piagam penghargaan juga diberikan kepada atas Gubernur Sulsel karena kepemimpinannya yang kuat (strong leadership) dalam pengendalaian inflasi daerah, digitalisasi daerah dan kelencaran pengedaran uang rupiah yang diserahkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. [*]
