PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • 6.472 PPPK Paruh Waktu Makassar Diperpanjang, 135 Pegawai Tak Masuk Usulan • KAHMI Sulsel Mulai Galang Dukungan Pembangunan Graha Hijau Hitam di Talasalapang • Distaru Makassar Sosialisasikan SLF, Tekankan Legalitas dan Keselamatan Bangunan Gedung • Krisis Biosolar Makassar, Sampai Kapan? • Menaker Minta BPVP Ukur Keberhasilan dari Alumni yang Bekerja • Mencari Nama Larompong • PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • 6.472 PPPK Paruh Waktu Makassar Diperpanjang, 135 Pegawai Tak Masuk Usulan • KAHMI Sulsel Mulai Galang Dukungan Pembangunan Graha Hijau Hitam di Talasalapang • Distaru Makassar Sosialisasikan SLF, Tekankan Legalitas dan Keselamatan Bangunan Gedung • Krisis Biosolar Makassar, Sampai Kapan? • Menaker Minta BPVP Ukur Keberhasilan dari Alumni yang Bekerja • Mencari Nama Larompong •
Makassar

Dinas Pertanahan Makassar Hadiri Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan

393
×

Dinas Pertanahan Makassar Hadiri Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan

Sebarkan artikel ini
Rapat TPAD bersama Banggar
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., saat menghadiri rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Selasa (21/7/2026).

MAKASSAR – Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., menghadiri rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar sebagai bentuk komitmen mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sri Sulsilawati hadir didampingi Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah, Muh. Izhar Kurniawan, S.H., M.H., dalam rapat yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, Selasa (21/7/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran TPAD, Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, serta kepala perangkat daerah terkait untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran daerah guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Kehadiran Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam forum tersebut menjadi wujud komitmen perangkat daerah dalam mendukung proses pembahasan pertanggungjawaban keuangan sekaligus memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat TPAD bersama Banggar1
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., saat menghadiri rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Selasa (21/7/2026).

Melalui rapat ini, Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Makassar. (Ag4ys/4dv)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Kirim Komentar

📢 Mohon utamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomentar. Semua komentar akan melewati proses moderasi sebelum diterbitkan.

Konten dilindungi © Mediasulsel.com