MAKASSAR—The Sawerigading Institute (TSI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Investasi Kawasan Industri dan Kedaulatan Ekonomi Daerah: Siapa yang Diuntungkan?” di Hotel MaxOne, Jalan Taman Makam Pahlawan, Makassar, Jumat (17/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Meeting Room Lamuru dan Katamba itu menghadirkan berbagai narasumber dari lintas sektor, di antaranya perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Vela Sari; Plt. Kepala Bidang Perencanaan Investasi DPMPTSP Sulsel; Direktur Huadi Bantaeng Industry Park (HBIP), Lily Dewi Candinegara; Guru Besar Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan UMI, Prof. Andi Tamsil; serta akademisi Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Abdul Rahman Nur.
Sebanyak 60 peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, LSM, organisasi masyarakat sipil, hingga jurnalis turut hadir dalam forum tersebut.
Direktur TSI, Asri Tadda, menjelaskan bahwa FGD ini menjadi ruang refleksi terhadap arah kebijakan pembangunan kawasan industri di Indonesia. Menurutnya, pembangunan industri tak seharusnya hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Dalam satu dekade terakhir, pemerintah gencar membangun kawasan industri, termasuk di kawasan timur Indonesia seperti Sulawesi. Namun, tren ini sering kali tidak diikuti dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal,” ujar Asri di sela kegiatan.
Ia menilai, investasi besar justru sering memperkuat posisi korporasi dan investor, sementara pemerintah daerah dan masyarakat lokal berada di posisi lemah.
“Kedaulatan ekonomi daerah menjadi tereduksi akibat ketergantungan terhadap modal eksternal,” tegasnya.
Asri juga menyoroti sejumlah persoalan di kawasan industri yang telah berjalan, seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, polusi, serta ketimpangan tenaga kerja di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
“Banyak lahan masyarakat yang tiba-tiba diklaim negara untuk kawasan industri. Persoalan itu tak pernah selesai hingga masyarakat termarjinalkan, baik secara hukum maupun ekonomi,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung ketimpangan antara tenaga kerja lokal dan asing.
“Proporsi dan kesejahteraan tenaga kerja lokal jauh tertinggal dibanding tenaga kerja asing. Ini tidak boleh terulang jika daerah lain ingin membuka kawasan industri baru,” tambahnya.
Lebih lanjut, Asri menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan investasi industri.
“Jika pelaku lokal turut menjalankan, kita punya kesamaan bahasa, visi, dan rasa memiliki terhadap daerah. Sekarang, kawasan industri justru seperti negara dalam negara, sulit diintervensi bahkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
TSI juga mendorong adanya participating interest bagi daerah penghasil agar pembagian hasil pendapatan dari industri dan pertambangan lebih adil serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Melalui FGD ini, TSI menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan dan policy brief yang dapat menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola investasi yang adil dan berkelanjutan.
“Kedaulatan ekonomi daerah bukan berarti menolak investor, tetapi memastikan investasi yang masuk benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat di mana industri itu tumbuh,” tutup Asri Tadda yang juga Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan. (R077/Ag4ys)
