MAKASSAR—Warga dari 11 perumahan di Makassar akan menyerahkan aset prasarana dan sarana umum (PSU) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Langkah ini dilakukan setelah para pengembang atau developer perumahan tersebut dinyatakan hilang jejak atau tidak lagi aktif.
Penyerahan ini sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan PSU Perumahan. Aturan ini menegaskan bahwa developer berkewajiban menyerahkan PSU kepada pemerintah.
“Kalau pengembangnya sudah tidak aktif atau keberadaannya tidak diketahui, masyarakat bisa mengusulkan penyerahan PSU,” kata Kepala Bidang PSU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Makassar, Nurhidayat Sukardin, Senin (2/9/2024).
Menurut Nurhidayat, penyerahan PSU oleh warga tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Disperkim sebelumnya telah mengumumkan keberadaan 11 developer yang tidak aktif melalui surat resmi bernomor 648/28218/Disperkim/VIII/2024.
“Biasanya ini terjadi di perumahan-perumahan lama. Kalau kantor pengembangnya sudah tidak ada dan kewajibannya belum selesai, warga bisa mengambil alih proses penyerahan ke Pemkot,” jelasnya.
Adapun 11 developer yang dinyatakan tidak aktif meliputi Koperasi Kanwil Depag Sulsel, PT Anugerah Graha Janna, Taman Widya Graha, PT Daya Sakti, PT Bhalinda Bakti I, PT Bhalinda Bakti II, PT Yasf Ekatama, PT Mulia Sakti, Nugraha Residence, Taman Bunga II Sudiang, dan PT Bima Moriesya Anugrah.
“Perwakilan warga sudah mengusulkan penyerahan ini. Tapi sebelum itu, kami umumkan dulu untuk memastikan tidak ada ahli waris atau pihak terkait yang keberatan,” tutup Nurhidayat. (*/4dv)
