OPINI—ASI adalah hak anak. Sayangnya, banyak faktor yang menyebabkan ibu terkendala dalam memberikan ASI eksklusif. Berdasarkan data Susenas tahun 2021, 7 dari 10 anak usia dini di Sulsel sudah memperoleh ASI eksklusif.
Namun, ada ketimpangan di mana persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif di perkotaan hanya 69,38 persen atau lebih rendah dari pedesaan yang mencapai 81,96 persen.
Lebih jauh lagi, data Susenas menunjukkan secara deskriptif bahwa semakin baik kondisi ekonomi rumah tangga, maka semakin rendah persentase anak yang menerima ASI.
Ekspektasinya, pada rumah tangga dengan ekonomi yang baik, tingkat pendidikan kepala rumah tangganya juga sejalan, sehingga memiliki cukup pengetahuan tentang pentingnya pemberian ASI.
Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Penyebabnya yang pertama adalah kesalahan paradigma tentang susu formula.
Susu formula sepatutnya hanya menjadi substitusi ASI jika ibu mengalami kendala untuk dapat menyusui, misalnya karena faktor kesehatan.
Namun, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa semakin mahal susu formula, maka gizinya akan semakin baik. Padahal, ASI adalah makanan terbaik bagi anak yang tidak dapat dibandingkan dengan susu formula semahal apapun.
Penyebab yang kedua, rumah tangga dengan ekonomi yang baik biasanya memiliki double income, artinya ibu juga ikut bekerja.
Hal ini mengindikasikan bahwa ibu yang bekerja mengalami kendala dalam memberikan ASI, misalnya stres karena kesibukan pekerjaan dan tidak tersedianya tempat untuk memerah ASI di tempat kerja.
Lantas, apakah sebaiknya ibu tidak usah bekerja saja?
Meminta perempuan untuk berhenti bekerja bukanlah sebuah opsi karena malah akan memukul mundur perekonomian dan capaian SDGs terkait kesetaraan gender.
Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini menyebutkan bahwa 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan bergantung pada perempuan.
Hal ini dikarenakan sekitar 50 persen dari 60 juta usaha kecil dan menengah di Indonesia, di mana perempuan merupakan pemilik 56 persen usaha berskala kecil dan 34 persen usaha berskala menengah.
Dengan mempertimbangkan bahwa usaha kecil menengah menyediakan 67 persen penciptaan lapangan kerja, maka dapat diartikan bahwa perempuan berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja.
Salah satu solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan persentase anak menerima ASI eksklusif adalah dengan memberikan cuti melahirkan sampai 6 bulan sehingga ibu bisa menyusui dengan tenang.
Hal ini telah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang mengatur cuti melahirkan 6 bulan dan cuti suami 40 hari untuk mendampingi istri melahirkan.
Meskipun mendapatkan dukungan dari Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hal ini masih menuai pro dan kontra dari masyarakat dan pengusaha.
Solusi lain yang dapat diambil adalah dengan mewajibkan penyedia kerja untuk menyediakan ruang laktasi dan mengendalikan kampanye susu formula.
Di Makassar, hal ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang pemberian ASI eksklusif. Dalam Perda tersebut, diatur bahwa tempat kerja wajib menyediakan ruang laktasi yang sesuai dengan standar kesehatan.
Selain itu, dunia usaha, industri, produsen, dan atau distributor susu formula juga dilarang melakukan promosi tentang susu formula bayi di sarana pelayanan kesehatan, serta tidak boleh menempatkan iklan susu formula dalam radius 1.000 meter.
Jika peraturan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik, diharapkan terjadi peningkatan persentase anak yang menerima ASI eksklusif. Mari kita bersama ikut mengedukasi tentang pentingnya ASI pada perempuan di sekitar kita, serta ikut mendukung mereka dalam meng-ASI-hi. (*)
Penulis: Serra Pungkas R, SST (Statistisi Ahli Muda BPS Prov. Sulsel)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
