MAKASSAR—Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel sebagai langkah dalam mengendalikan Inflasi yang selama ini terus terjaga.
Kepala Dinas Ketapang Sulsel, Andi Muhammad Arsjad mengatakan, pertemuan dengan BPS Sulsel merupakan tindak lanjut arahan dari Pj Gubernur Sulsel untuk semakin memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam mengambil langkah strategis pengendalian inflasi.
“Jadi rapat pagi hari ini adalah tindak lanjut dari arahan Bapak Pejabat Gubernur kita yang baru Bapak Zudan, Beliau langsung memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan BPS Sulsel terkait dengan upaya pengendalian Inflasi di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
“Nah kita tentu menginginkan bahwa strategi kebijakan pengendali Inflasi itu harus terstruktur, terarah dan terukur, oleh karena itu basisnya adalah data,” kata Andi Muhammad Arsjad usai melakukan rapat dengan Kepala BPS Sulsel Aryanto bersama jajarannya di kantor Dinas Ketapang Sulsel, Jumat (24/5/2024).
Dia mengaku, mendapatkan pengetahuan yang komprehensif dari BPS Sulsel, bagaimana angka-angka Inflasi itu dihasilkan dan dari variabel apa saja.
“Hari ini kita mendapatkan pengetahuan yang komprehensif dari Kepala BPS bersama jajarannya, tentang pemahaman inflasi itu sendiri dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa angka-angka inflasi itu dihasilkan oleh variabel apa saja. Ada 500 sub komponennya, yang selama ini kita ketahui kan hanya ada 20 saja komoditas yang bergejolak yang ditampilkan,” ujarnya.
Namun, kata dia, kenyataannya tidak hanya sampai di situ, ternyata banyak. Dari sini ia mengetahui bahwa pengendalian Inflasi bukan hanya ada di Dinas Ketahanan Pangan saja.
“Tapi ada di OPD lain juga, inilah pentingnya Kenapa kita harus memahami tentang data metodologinya sehingga analisa kita dalam menentukan kebijakan intervensi nanti bisa lebih tepat dan tepat sasaran tentunya,” jelasnya.
Menurut Arsyad, Pemerintah tentu mempunyai keterbatasan anggaran sehingga semua sasaran yang ingin diintervensi harus betul-betul tepat.
“Uang Pemerintah kan enggak banyak, terbatas, jadi kita harus mengetahui apa sih sebenarnya komponen utama yang menyebabkan Inflasi, itu bagaimana di IHK dan di luar daripada yang dalam Indeks Perubahan Harga (IPH),” ucapnya.
“Tadi kita sudah mendapat gambaran, sehingga ke depan jangan pada saat diumumkan (Inflasi) baru kita sibuk melakukan intervensi, justru ditahap-tahap awal ini ketika ada proses pendataan, kita sudah harus mengantisipasi, memitigasi, apasih komoditi-komudity yang berpeluang naik,” kata dia.
“Apa sih komoditi yang turun sehingga kita di Dinas Ketahanan Pangan harus melakukan penyesuaian terhadap itu, bagaimana ketersediaan kita, bagaimana keterjangkauannya, Nah jadi ketika ada data dari BPS, ini menjadi early warning bagi kita sebelum nanti kita melakukan intervensi intervensi, karena ini beda tiap Kabupaten,” sebutnya.
Lanjutnya, ada kabupaten yang mungkin komoditi ini berpotensi meningkat, di tempat lain tidak. “Nah inilah kita Alhamdulillah terbantu sekali dengan kehadiran Bapak Kepala BPS beserta jajaran, ini sangat luar biasa, kolaborasi yang sangat baik, sinergi yang sangat baik sekali dan InsyaAllah ini kami akan laporkan kepada Bapak Pejabat Gubernur,” tuturnya.
Arsyad mengemukakan bahwa pihaknya akan membangun tim kerja yang lebih intes dalam melakukan analisa-analisa yang menjadi dasar penyusunan kebijakan ke depan.
“Tentu kita akan membangun suatu tim kerja yang lebih intens lagi ya, untuk bagaimana melakukan analisa-analisa yang menjadi dasar penyusunan kebijakan kita ke depan, dan tentu sekali lagi di supporting oleh BPS Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Untuk komoditi bawang putih, hingga saat ini kenaikan harganya tidak terjadi di semua daerah di Sulsel. (*/4dv)
