MAKASSAR—Komisi D DPRD Kota Makassar bergerak cepat menyikapi persoalan 1.377 siswa tingkat SMP yang belum terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Isu ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Makassar di ruang rapat DPRD, Kamis (23/1/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, didampingi anggota komisi lainnya seperti Muchlis Misbah, Eshin Usami Nur Rahman, A. Odhika Cakra Satriawan, Fahrizal Arrahman Husain, dan Yulius Patandianan.
Dalam pertemuan tersebut, Plt Kadis Pendidikan Makassar, Nielma Palamba, membeberkan bahwa masalah ini muncul akibat kelebihan kapasitas penerimaan siswa baru tahun 2024, yang membuat sebagian besar data siswa diinput secara offline dan tak tercatat di sistem pusat.
“Alhamdulillah, pusat memberi solusi. Kami diberi waktu hingga akhir Januari untuk menyelesaikan pendataan teknis seperti nama, alamat, NIK, dan asal sekolah siswa,” ungkap Nielma.
Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, memberikan apresiasi atas langkah cepat Dinas Pendidikan dan menegaskan pentingnya penuntasan data ini demi masa depan siswa.
“Apresiasi untuk Dinas Pendidikan karena sudah bergerak cepat. Insyaallah dalam tiga hari ke depan sudah mulai muncul ADD siswa di Dapodik. Kita dorong agar ini bisa tuntas 100 persen,” tegas Ari.
Tak hanya itu, politisi NasDem ini juga menyoroti akar persoalan yang terus berulang: ketidakseimbangan antara jumlah SD dan SMP negeri. Saat ini tercatat ada 315 SD negeri di Makassar, sementara SMP negeri hanya berjumlah 55.
Menurut Ari, Pemkot Makassar harus mulai memikirkan penambahan SMP negeri dan pemerataan kualitas antar sekolah. Tujuannya agar orang tua tidak hanya fokus pada sekolah favorit, tetapi memilih sekolah berdasarkan jarak dan kualitas yang merata.
“Pemerintah sudah berupaya agar semua anak bersekolah, tapi dari sisi kementerian ada batasan rombel. Maka solusi ke depan adalah menambah SMP negeri dan menyetarakan kualitas sekolah agar orang tua tidak pilih-pilih,” tandasnya. (Ag4ys/4dv)
