MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat kerja sama dengan Satgaswil Densus 88 Antiteror dalam membina para eks narapidana terorisme (napiter) sekaligus mencegah berkembangnya paham radikal di masyarakat. Upaya ini tak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga menyentuh ranah sosial, ekonomi, hingga pendidikan sebagai strategi jangka panjang deradikalisasi.
AKP Faisal dari Densus 88 mengungkapkan bahwa saat ini tercatat 82 eks napiter yang menjadi binaan aktif Pemkot Makassar. Densus 88, menurutnya, lebih banyak berperan sebagai fasilitator, salah satunya dalam hal pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Kami bantu memfasilitasi, termasuk menyekolahkan anak-anak eks napiter. Tapi pembinaan utama dilakukan oleh Pemerintah Kota,” ujar Faisal saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (27/5/2025).
Ia menyebut bahwa minimnya komunikasi antara eks napiter dan pemerintah menjadi salah satu penyebab mereka mudah terpapar ideologi radikal. Setelah dibina dan diajak berdialog, banyak dari mereka menyadari bahwa radikalisme tumbuh karena kesalahpahaman dan kurangnya edukasi.
“Awalnya mereka sangat tertutup. Tapi ketika komunikasi dibangun dengan baik, mereka mulai terbuka dan menyadari bahwa selama ini terjadi miskomunikasi,” tambahnya.
Faisal mengapresiasi komitmen Pemkot Makassar yang secara rutin melakukan silaturahmi dua kali setahun dengan para eks napiter. Tradisi ini sudah berjalan sejak kepemimpinan wali kota sebelumnya dan terus dilanjutkan Munafri.
Sementara itu, Kompol Soffan Anssyari dari Satgaswil Densus 88 Sulsel menyampaikan bahwa pihaknya tengah meningkatkan langkah-langkah pencegahan terhadap penyebaran paham intoleran dan radikal, terutama di kalangan remaja.
“Tren intoleransi di Sulsel, termasuk Makassar, sedang mengkhawatirkan. Bahkan ada remaja yang sudah berbaiat ke ISIS. Ini harus segera dicegah,” tegas Soffan.
Ia menegaskan bahwa intoleransi adalah gerbang awal menuju radikalisme hingga aksi terorisme. Untuk itu, semua wilayah di Makassar perlu diwaspadai tanpa terkecuali, termasuk pengawasan terhadap ASN yang mungkin terpapar.
Dalam pertemuan bersama Wali Kota Makassar, Densus 88 dan Pemkot sepakat membangun kolaborasi konkret melalui sosialisasi lintas sektor, khususnya di bidang pendidikan. Sosialisasi ini akan menyasar pelajar, mahasiswa, dan aparatur pemerintah.
“Anak-anak kita banyak belajar agama dari guru yang tidak tepat. Kita butuh pendidikan agama dari tokoh yang moderat. Jangan tunggu terlambat,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan bahwa penanganan radikalisme tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan sinergi antarsektor, termasuk penguatan fungsi Linmas di kelurahan.
“Linmas akan kita libatkan untuk menyosialisasikan bahaya radikalisme secara langsung ke masyarakat. Kalau perlu, kita berikan pelatihan khusus,” ujar Munafri.
Sebagai bagian dari strategi pengamanan kota, Pemkot juga akan menambah pemasangan CCTV dan penerangan jalan umum guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbuka.
“Penanganan radikalisme butuh pendekatan yang nyata. Kita tidak ingin Makassar menjadi ladang berkembangnya paham berbahaya. Maka pengawasan lingkungan akan kita tingkatkan,” tegas Munafri.
Dengan sinergi antara Pemkot dan Densus 88, Makassar menegaskan komitmennya menjadi kota yang tangguh terhadap pengaruh radikalisme dan intoleransi, serta mampu merangkul warganya kembali ke dalam kehidupan sosial yang inklusif. (70n/4dv)
