MAKASSAR—Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menyoroti ironi kemiskinan yang masih membayangi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional ini dinilai belum mampu melepaskan sebagian warganya dari jerat kemiskinan, meski kaya akan sumber daya alam.
“Sulsel ini kaya. Produksi beras, jagung, dan hasil laut melimpah. Tapi ironisnya, angka kemiskinan masih tinggi,” ujar Asri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/5/2025).
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, jumlah penduduk miskin di Sulsel mencapai 711,77 ribu jiwa atau 7,77% dari total populasi. Meski sedikit menurun dari 8,06% pada Maret 2024, Asri menyebut angka tersebut tetap mengkhawatirkan.
“Penurunan memang terjadi, tapi hanya di desa. Di kota justru naik. Ini menandakan ada ketimpangan struktural yang belum terselesaikan,” jelasnya.
Asri menyoroti rantai distribusi hasil pertanian dan perikanan yang tak berpihak pada produsen. Petani dan nelayan disebut sering merugi karena harga jual di tingkat mereka rendah, sementara di pasaran justru tinggi.
“Yang untung besar malah tengkulak dan perantara. Ini sistem yang merugikan mereka yang bekerja paling keras,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan banyak daerah penghasil pangan justru sulit menjangkau pasar akibat buruknya infrastruktur jalan dan akses logistik.
“Ini memperbesar biaya dan menurunkan daya saing,” tambahnya.
Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga disorot. Menurut Asri, kualitas SDM yang rendah di wilayah terpencil menyebabkan kemiskinan terus berlangsung antargenerasi.
Tak hanya itu, urbanisasi yang tak terkendali memperburuk keadaan. Data BPS mencatat jumlah penduduk miskin di kota meningkat dari 219,65 ribu (Maret 2024) menjadi 228,59 ribu jiwa (September 2024).
“Banyak yang datang ke kota mencari penghidupan lebih baik, tapi malah terjebak dalam kemiskinan baru,” ujarnya.
Asri juga menyinggung dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan dan pendapatan nelayan. Cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan dinilai memperberat kondisi ekonomi masyarakat.
Sebagai solusi, ia mendorong pendekatan multisektor dan berkelanjutan: dari pembangunan infrastruktur, reformasi distribusi pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
“Jika semua pihak – pemerintah, swasta, kampus, dan masyarakat – bersinergi, Sulsel bisa keluar dari paradoks ini dan menjadi benar-benar sejahtera,” tutupnya. (Ag4ys)
