PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Urgensi Industrialisasi Pangan di Sulawesi Selatan • Seminar Parenting SDIT Cipta Insani Depok Tekankan Pentingnya Kehadiran Orang Tua • Ekonomi Makassar Tumbuh 7,04 Persen, DPRD Soroti Jalan Rusak hingga Layanan RS Daya • El Nino Mengintai hingga 2027, Penyuluh Kehutanan Sulsel Didorong Bergerak Cegah Karhutla • Indonesia Walkout Saat Netanyahu Berpidato di PBB, Kursi Delegasi Puluhan Negara Mendadak Kosong • Pakar Hukum Sebut Dugaan Pungutan Gau Maraja di Bontocani Bisa Masuk Pungli • PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Urgensi Industrialisasi Pangan di Sulawesi Selatan • Seminar Parenting SDIT Cipta Insani Depok Tekankan Pentingnya Kehadiran Orang Tua • Ekonomi Makassar Tumbuh 7,04 Persen, DPRD Soroti Jalan Rusak hingga Layanan RS Daya • El Nino Mengintai hingga 2027, Penyuluh Kehutanan Sulsel Didorong Bergerak Cegah Karhutla • Indonesia Walkout Saat Netanyahu Berpidato di PBB, Kursi Delegasi Puluhan Negara Mendadak Kosong • Pakar Hukum Sebut Dugaan Pungutan Gau Maraja di Bontocani Bisa Masuk Pungli •
Sulsel

Pemprov Sulsel Raih Predikat Sangat Baik ITKP 2025, Nilai Tata Kelola Pengadaan Tembus 91,00

646
×

Pemprov Sulsel Raih Predikat Sangat Baik ITKP 2025, Nilai Tata Kelola Pengadaan Tembus 91,00

Sebarkan artikel ini
Pemprov Sulsel Raih Predikat Sangat Baik ITKP 2025, Nilai Tata Kelola Pengadaan Tembus 91,00
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meraih predikat sangat baik dalam Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 yang dirilis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meraih predikat sangat baik dalam Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 yang dirilis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Dalam hasil penilaian tersebut, Pemprov Sulsel mencatatkan total nilai pembobotan sebesar 91,00, menempatkannya pada kategori tertinggi dalam kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut sekaligus menyatakan optimisme untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan ke depan.

“Alhamdulillah Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan meraih predikat sangat baik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI,” ujar Andi Sudirman, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, predikat itu ditentukan berdasarkan tiga domain utama penilaian yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sistem pengadaan pemerintah daerah. Tiga domain tersebut meliputi pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, serta tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia, Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemprov Sulsel dinilai memiliki personel yang kompeten serta struktur organisasi yang matang dan profesional.

“Ada tiga domain utama dalam predikat sangat baik yakni Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ, serta tingkat kematangan UKPBJ,” ungkapnya.

Menurut Andi Sudirman, capaian tersebut merupakan hasil optimalisasi yang dilakukan secara konsisten, baik di lingkup Biro PBJ maupun seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel.
Ia menambahkan, sistem pengadaan berbasis elektronik telah dimanfaatkan secara maksimal, mulai dari e-purchasing, e-kontrak, hingga Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Selain itu, kompetensi SDM pengadaan serta tata kelola kelembagaan juga dinilai berjalan baik.

Capaian ITKP ini diharapkan semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov Sulsel. (Y5l/Ag4ys)

Pemprov Sulsel Raih Predikat Sangat Baik ITKP 2025, Nilai Tata Kelola Pengadaan Tembus 91,00
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meraih predikat sangat baik dalam Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 yang dirilis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com