PANGKEP—Komitmen Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang inklusif kembali diperkuat melalui diskusi lanjutan penyusunan RPJMD 2025–2029 yang digelar Yayasan Kesejahteraan Perempuan dan Masyarakat (YKPM) Sulsel bersama Bappelitbangda di Titik Jumpa Cafe, Jumat (13/6/2025).
Diskusi tersebut menandai hasil sinkronisasi substansi isu GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) yang sebelumnya diajukan oleh YKPM Sulsel dan KAPAL Perempuan. Ketua Tim Penyusun RPJMD Bappelitbangda, Najar, yang juga Kabid Pembangunan SDM, menegaskan bahwa seluruh masukan telah diselaraskan dengan visi-misi Bupati Pangkep, H. Muhammad Yusran Lalogau.
“Bapak Bupati selalu mengingatkan kepada kami agar seluruh program pemberdayaan perempuan, anak, keluarga, dan penyandang disabilitas harus terakomodir sejak awal dalam RPJMD ini,” kata Najar.
Menurutnya, hasil sinkronisasi tersebut menunjukkan lebih dari 60% masukan YKPM Sulsel telah diakomodir dalam dokumen RPJMD. Beberapa usulan lainnya yang belum masuk akan diarahkan ke Renstra masing-masing OPD karena bersifat mikro atau struktural.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Pangkep, Afferidzal, menambahkan bahwa pihaknya telah memetakan seluruh masukan dalam setiap BAB dokumen RPJMD dan dapat ditelusuri secara terbuka.
Direktur YKPM Sulsel, Muliadi Prayitno, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Tim Penyusun RPJMD dalam menyerap berbagai masukan dari masyarakat sipil.
“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan Pemkab Pangkep, khususnya Bappelitbangda. Proses ini menunjukkan bahwa Pangkep menjadi salah satu daerah yang berhasil mendorong dokumen RPJMD berbasis inklusif,” ujar Muliadi.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan berbagai unsur masyarakat, seperti Komunitas Sekolah Perempuan dan media, sejak awal pembahasan menjadi bukti transparansi dan kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan RPJMD.
Melalui forum ini, YKPM Sulsel berharap RPJMD 2025–2029 benar-benar menjadi arah kebijakan pembangunan yang ramah terhadap kelompok rentan, serta memperkuat komitmen daerah dalam pembangunan yang adil dan berkeadilan sosial.
Dengan partisipasi aktif dan kepemimpinan daerah yang kuat, Pangkep dinilai telah memberikan contoh nyata dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip inklusi dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan. (Ag4ys/4dv)
