MAKASSAR—Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI) Sulawesi Selatan secara tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Ketua BPD ABUJAPI Sulsel Hariman Tendean menegaskan, Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Polri harus tetap berada di bawah Presiden. Itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Hariman dalam pernyataan sikapnya.
Menurut Hariman, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi mengganggu independensi lembaga kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.
Ia menegaskan, sebagai organisasi yang menaungi badan usaha jasa pengamanan (BUJP) di Sulawesi Selatan, ABUJAPI berkepentingan terhadap kuat dan independennya Polri sebagai pembina utama satuan pengamanan.
“Sebagai mitra strategis Polri, kami memandang independensi institusi kepolisian adalah kunci dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik,” ujarnya.
BPD ABUJAPI Sulsel juga menyatakan komitmen untuk terus bersinergi dengan Polri dalam pembinaan dan peningkatan kualitas satpam dan BUJP di daerah. Kerja sama tersebut dinilai penting untuk memastikan standar pengamanan berjalan sejalan dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.
Selain itu, ABUJAPI Sulsel mengajak seluruh pelaku usaha jasa pengamanan dan masyarakat luas untuk mendukung Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah berbagai dinamika dan wacana perubahan kelembagaan.
Pernyataan sikap ABUJAPI Sulsel ini menambah daftar respons dari berbagai elemen terhadap wacana restrukturisasi Polri, sekaligus menegaskan posisi dunia usaha jasa pengamanan yang menginginkan kepolisian tetap berada langsung di bawah Presiden. (70n/Ag4ys)
