MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulsel menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka tersebut naik Rp312.824,46 atau 7,98 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.921.088,79.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/Tahun 2026 yang diumumkan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11/2026).
Selain UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sejumlah sektor usaha tertentu.
Untuk sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan, UMSP ditetapkan sebesar Rp4.293.995,04 per bulan. Sementara sektor industri pengolahan dan retail sebesar Rp4.235.702,42, serta sektor aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39.
Penetapan upah sektoral tersebut mengacu pada klasifikasi lima digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan, kebutuhan keahlian, serta risiko kerja pada masing-masing sektor.
Berlaku Mulai 1 Januari 2027
UMP dan UMSP Sulsel 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Ketentuan ini diperuntukkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang diterapkan perusahaan.
Ketentuan upah minimum tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemprov Sulsel juga menegaskan larangan bagi pengusaha membayar upah pekerja di bawah ketentuan minimum. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Usulan Pengusaha dan Buruh Berbeda
Penetapan UMP 2027 dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serta serikat pekerja atau buruh.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat perbedaan usulan mengenai besaran kenaikan upah. Kalangan pengusaha sebelumnya mengusulkan UMP sebesar Rp4.186.546,50 atau naik sekitar 6,77 persen.
Sementara serikat pekerja mendorong kenaikan lebih tinggi dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup dan daya beli buruh.
Perbedaan usulan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah provinsi sebelum menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4,23 juta.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel berharap tercipta keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja, kepastian pengupahan, dan keberlangsungan dunia usaha di Sulawesi Selatan. (R077)













