SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier • Bawaslu Sulsel Gandeng UNM Perkuat Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pengawasan Pemilu Partisipatif • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier • Bawaslu Sulsel Gandeng UNM Perkuat Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pengawasan Pemilu Partisipatif •
Toraja Utara

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

4
×

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Sebarkan artikel ini
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi, S.Ak., M.B.A., saat memberikan arahan dalam Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Toraja Utara, Jumat (20/11/2026). (Foto : Anny Marimbunna)

TORAJA UTARA – Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendamping, hingga masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Toraja Utara, Jumat (20/11/2026).

Pertemuan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Toraja Utara itu melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, lembaga masyarakat, organisasi perempuan, tenaga psikologi, serta lembaga pendidikan dan pelayanan sosial.

Wakil Bupati Toraja Utara, Andrew Branch Silambi, S.Ak., M.B.A., dalam arahannya menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kepedulian serta tanggung jawab bersama.

Ia secara khusus menyoroti persoalan perundungan atau bullying dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya, mewujudkan Toraja Utara sebagai Kabupaten Layak Anak tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah atau instansi yang menangani perlindungan perempuan dan anak.

Keterlibatan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk membangun lingkungan yang aman, terutama bagi anak-anak.

Andrew juga menekankan peran media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pemberitaan mengenai berbagai persoalan dan kasus kekerasan perlu dikomunikasikan secara baik agar mendorong kepedulian masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan.

Dari unsur legislatif, anggota Komisi I DPRD Toraja Utara, Herman Pabesak, S.T., M.H., menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi antarinstansi dalam menangani persoalan sosial.

Ia turut mengangkat persoalan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), khususnya terkait pendataan dan penanganan warga yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Herman mendorong pemerintah kecamatan agar aktif menyampaikan informasi mengenai warga yang membutuhkan penanganan kepada Dinas Sosial, dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait.

Menurutnya, informasi perkembangan penanganan di lapangan juga penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mempertimbangkan kebutuhan program dan penganggaran, termasuk penyediaan tempat penampungan sementara dan layanan rehabilitasi kesehatan jiwa.

Perlindungan Korban Tidak Cukup dengan Penegakan Hukum

Aspek hukum pencegahan dan penanganan kekerasan serta TPPO dipaparkan pemateri dari Satreskrim Polres Toraja Utara, Ipda Heriyanto, S.H.

Ia menjelaskan berbagai bentuk kekerasan fisik maupun nonfisik, modus perdagangan orang, hingga tahapan penanganan perkara oleh kepolisian.

Penanganan tersebut meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penegakan hukum, hingga perlindungan terhadap korban.

Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala yang perlu diantisipasi. Di antaranya korban yang enggan melapor, intimidasi atau ancaman, rendahnya pemahaman masyarakat, serta modus kejahatan yang memanfaatkan media sosial.

Sementara itu, pemateri dari Yayasan Sangbure Mayang (YESMA), Lenynda Tondok, S.Si., menjelaskan pentingnya peran lembaga masyarakat dalam advokasi, kegiatan sosial, pencegahan, dan pendampingan korban kekerasan serta TPPO.

Ia menekankan bahwa kerja sama pemerintah daerah, kepolisian, lembaga bantuan hukum, layanan sosial, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat harus diperkuat agar upaya perlindungan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.

Psikolog Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi., yang mengulas pentingnya pemulihan psikologis bagi anak korban kekerasan.
Psikolog Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi., saat memaparkan materi, didampingi Kepala Dinas PPPA Toraja Utara Drs. Samuel Sampe Rompon, M.M., dan Lenynda Tondok S.Si, dari Yayasan YESMA, Jumat (20/11/2026). (Foto ; Anny Marimbunna)

Perspektif berbeda disampaikan psikolog Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi., yang mengulas pentingnya pemulihan psikologis bagi anak korban kekerasan.

Materi yang dibahas mencakup dinamika trauma, ketahanan psikologis, tahapan pemulihan, hingga prinsip pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid dalam pendampingan korban.

Aspek tersebut menjadi penting karena penanganan kekerasan tidak berhenti pada pelaporan dan proses hukum. Korban, terutama anak-anak, juga membutuhkan perlindungan dan pendampingan yang memperhatikan kondisi psikologis serta proses pemulihan mereka.

Dorong Mekanisme Pelaporan yang Lebih Jelas

Dalam sesi diskusi, peserta juga menyoroti perlunya tindak lanjut yang lebih terstruktur agar koordinasi lintas sektor tidak berhenti sebagai agenda pertemuan.

Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme pelaporan ketika mengalami atau mengetahui kasus kekerasan, tahapan penanganan laporan, akses perlindungan korban, hingga lembaga yang dapat dihubungi untuk memperoleh pendampingan.

Penguatan peran Dinas PPPA, kepolisian, dan instansi terkait menjadi penting agar masyarakat tidak hanya memahami bahaya kekerasan, tetapi juga mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menemukan kasus di lingkungannya.

Kepala Dinas PPPA Toraja Utara, Drs. Samuel Sampe Rompon, M.M., menyampaikan bahwa berbagai masukan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan penyusunan usulan program pada tahun mendatang.

Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Toraja Utara Hajar Aswad, unsur Polres Toraja Utara, Dandim 1414, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para camat, pimpinan OPD, Kepala Satpol PP, jajaran TP PKK, KPPA Gereja Toraja, kepala puskesmas, serta perwakilan berbagai lembaga sosial, pendidikan, organisasi perempuan, dan Forum Anak.
Suasana diskusi dalam pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan organisasi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO di Toraja Utara. (Foto : Anny Marimbunna)

Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Toraja Utara Hajar Aswad, unsur Polres Toraja Utara, Dandim 1414, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para camat, pimpinan OPD, Kepala Satpol PP, jajaran TP PKK, KPPA Gereja Toraja, kepala puskesmas, serta perwakilan berbagai lembaga sosial, pendidikan, organisasi perempuan, dan Forum Anak.

Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Toraja Utara mendorong agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO berjalan lebih terpadu. Dengan demikian, perlindungan tidak hanya hadir ketika kasus terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan, kemudahan pelaporan, dan pendampingan yang berkelanjutan. (4nny)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Kirim Komentar

📢 Mohon utamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomentar. Semua komentar akan melewati proses moderasi sebelum diterbitkan.

Konten dilindungi © Mediasulsel.com